Prabowo dan DPR Pangkas Subsidi BBM dan LPG Sebentar Rp11,44 Triliun dalam RAPBN 2027  

Prabowo dan DPR Pangkas Subsidi BBM dan LPG Sebentar Rp11,44 Triliun dalam RAPBN 2027  

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi menyepakati pemotongan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp11,44 triliun. Pagu anggaran subsidi energi yang semula diusulkan sebesar Rp272,94 triliun kini dipangkas menjadi Rp261,50 triliun.

Langkah efisiensi fiskal ini berdampak langsung pada jatah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram. 

Madu 100% Murni Herpil Madu Lebah Fresh Nektar Multiflora

📊 Rincian Pemangkasan Subsidi BBM dan LPG 2027

Pemotongan anggaran sebesar Rp11,44 triliun difokuskan pada sektor subsidi BBM dan LPG 3 kg (Subsidi Energi A). Total alokasi untuk kedua komoditas ini menyusut menjadi Rp131,39 triliun, dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp142,84 triliun.

Berdasarkan laporan hasil rapat kerja Banggar DPR RI pada 24 September 2026, berikut adalah rincian angka yang disepakati: 

1. Subsidi BBM Tertentu (JBT)

Subsidi BBM Tertentu (JBT) yang mencakup solar dan minyak tanah mengalami penyesuaian anggaran dari usulan awal sebesar Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun. Volume subsidi ditetapkan sebesar 19,561 juta kiloliter (KL).

2. Subsidi Tetap Solar

Subsidi tetap solar ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter.

3. Subsidi LPG 3 Kg

Anggaran subsidi LPG 3 kg dipangkas dari usulan awal sebesar Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun. Kuota LPG 3 kg juga ditekan menjadi 8 juta metrik ton (MT), dari usulan awal sebesar 8,94 juta MT.

4. Subsidi Listrik

Anggaran subsidi listrik tetap sesuai usulan awal, yaitu sebesar Rp130,18 triliun. Anggaran tersebut termasuk pembayaran kurang bayar tahun 2025 sebesar Rp12,26 triliun.

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan CPNS BUMN TNI POLRI Kowad Akademi TNI AKPOL SIPSS Perwira PK TNI

🔎 Alasan Utama Pemerintah dan DPR Memangkas Kuota 

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini dipicu oleh penurunan kuota volume penyaluran domestik, khususnya untuk LPG 3 kg dan JBT Solar. Penyesuaian ini didorong oleh beberapa faktor krusial:

1. Penurunan Asumsi Harga Minyak Mentah Dunia: Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk tahun 2027 diperkirakan lebih moderat, sehingga beban biaya kompensasi energi dari hulu dapat ditekan.

2. Koreksi Data dan Pengendalian Tepat Sasaran: DPR RI memberikan catatan keras mengenai exclusion error data kemiskinan pemerintah yang sempat menyentuh 68%. Langkah pengetatan kuota dipaksakan agar distribusi ke depan menggunakan sistem terintegrasi (seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) agar subsidi tidak bocor ke masyarakat kelas menengah ke atas.

3. Ruang Fiskal untuk Program Prioritas: Pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,80% hingga 2,40% PDB. Efisiensi di sektor subsidi energi memberikan ruang gerak fiskal guna membiayai program prioritas nasional lain seperti Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

💡 Solusi dan Alternatif Pengganti untuk Masyarakat

Untuk mengantisipasi menyusutnya pasokan LPG 3 kg di masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Erani Yustika menyatakan bahwa pemerintah tengah mempercepat penyediaan energi alternatif. Beberapa program mitigasi yang disiapkan antara lain:

Migrasi ke Kompor Listrik (Induksi)

Pemanfaatan surplus pasokan listrik nasional dengan mendorong rumah tangga beralih dari gas melon ke kompor induksi.

Pengembangan CNG 3 Kg

Compressed Natural Gas (CNG) kemasan kecil yang saat ini sedang diuji coba oleh Lemigas sebagai substitusi LPG impor.

Perluasan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga

Mengalirkan gas alam langsung ke perumahan penduduk melalui pipa transmisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Ekosistem Kendaraan Listrik

Kebijakan pemangkasan subsidi BBM jenis bensin juga berjalan linier dengan visi jangka panjang Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional guna memangkas konsumsi fosil. 

⚠️ Dampak dan Tantangan di Lapangan

Meskipun langkah ini dinilai positif bagi kesehatan fiskal negara, kebijakan ini memicu kekhawatiran meluas di kalangan pelaku usaha mikro (UMKM) dan masyarakat rentan. Penurunan kuota LPG menjadi hanya 8 juta metrik ton berisiko memicu kelangkaan gas melon di tingkat pengecer daerah jika pengawasan distribusi tidak berjalan optimal.

Pemerintah dituntut harus segera merampungkan akurasi data penerima subsidi sebelum tahun anggaran 2027 dimulai. Jika instrumen pengganti seperti Jargas dan kompor listrik belum siap merata di pelosok daerah, pemangkasan kuota energi ini dikhawatirkan dapat menekan daya beli masyarakat bawah secara signifikan. 

Arya Wiranegara

Sumber : https://adajuga.com/prabowo-dan-dpr-pangkas-subsidi/

#subsidi #prabowo #gibran #mbg #kopdes