Presiden Prabowo: Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis! 

Presiden Prabowo: Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis! 

Menakar Realisasi Wacana Pendidikan Gratis Total Era Prabowo, Dari SD hingga Universitas Negeri

Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 18 September 2026 memicu diskursus publik yang masif. Di hadapan ribuan kader partai, Prabowo menyatakan komitmennya: “Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!”.

Pernyataan ini melompati batas-batas kebijakan yang ada sebelumnya, memperluas cakupan Wajib Belajar tidak hanya sampai tingkat menengah, melainkan menembus bangku Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai latar belakang, mekanisme pembiayaan, hingga tantangan implementasi dari wacana besar ini. 

Madu 100% Murni Herpil Madu Lebah Fresh Nektar Multiflora

1. Latar Belakang: Respons Terhadap Jeritan Biaya Pendidikan 

Pernyataan spontan Presiden Prabowo ini bukan tanpa pemantik. Momen tersebut muncul sebagai jawaban langsung atas keluhan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menyoroti beban finansial berat keluarga miskin di Indonesia akibat mahalnya biaya masuk universitas lewat jalur mandiri. Mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal di PTN selama ini dinilai menjadi tembok besar yang menghalangi mobilitas sosial anak-anak dari kelas pekerja.

Melalui komitmen ini, Prabowo ingin menegaskan bahwa pendidikan bermutu merupakan hak fundamental seluruh anak Indonesia yang harus dijamin oleh negara tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. 

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan CPNS BUMN TNI POLRI Kowad Akademi TNI AKPOL SIPSS Perwira PK TNI

2. Skema Implementasi: Pembentukan Tim Khusus Lintas Kementerian 

Untuk membuktikan bahwa wacana ini bukan sekadar mantra politik, Presiden Prabowo bergerak cepat dengan memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka pada 23 September 2026. Kebijakan ini segera ditindaklanjuti secara administratif.

Pembentukan Tim Pengkaji: Menko PMK Pratikno ditunjuk memimpin tim khusus interkementerian untuk melakukan kalkulasi fiskal dan menyusun peta jalan penerapan program.

Keterlibatan Multisektoral: Tim ini diisi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Target Waktu: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pematangan draf dan opsi skema pelaksanaan dalam jangka waktu 2 hingga 4 minggu sejak rapat pertama diadakan.

Eksekusi Bertahap: Mengingat skala anggaran yang luar biasa besar, program ini tidak akan langsung diterapkan secara serentak, melainkan menggunakan skema bertahap disesuaikan dengan kemampuan fiskal APBN.

3. Masalah Klasik: “Dari Mana Uangnya?”

Pertanyaan terbesar yang membayangi kebijakan ini adalah mengenai kapasitas pendanaan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran khusus untuk menggratiskan kuliah di seluruh PTN mencapai Rp93,742 triliun untuk menanggung sekitar 2,8 juta mahasiswa. Angka ini belum mencakup kompensasi operasional untuk tingkat SD, SMP, dan SMA negeri jika seluruh pungutan tidak resmi maupun resmi dihilangkan total.

Presiden Prabowo secara percaya diri menawarkan solusi radikal terhadap pertanyaan sumber dana ini: “Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri.” 

Pemerintah berencana menambal kebutuhan anggaran raksasa ini melalui dua instrumen utama:

1. Penyelamatan Aset dan Pemberantasan Korupsi: Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) dari kasus-kasus korupsi besar yang disita oleh aparat penegak hukum.

2. Menutup Kebocoran Anggaran: Melakukan right-sizing, efisiensi birokrasi, serta penataan ulang alokasi fungsi pendidikan sebesar 20% di APBN agar lebih tepat sasaran langsung ke operasional satuan pendidikan, bukan habis pada pos administrasi.

Langkah memperkuat dasar hukum sekolah gratis ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah membiayai wajib belajar tanpa memungut biaya dari masyarakat. 

4. Tantangan dan Catatan dari Para Kritikus

Meskipun disambut dengan antusiasme tinggi, wacana ini memicu peringatan dari parlemen dan para pakar pendidikan:

Dilema Jalur Mandiri & Otonomi PTN: Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai bahwa jika PTN digratiskan, maka jalur mandiri komersial harus dihentikan. Pola pembiayaan universitas yang semula dituntut mencari dana sendiri harus diubah total menjadi pembiayaan penuh berbasis Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari negara.

Kekhawatiran Keberlanjutan APBN: Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam dan realistis. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global, postur APBN harus tetap dijaga agar tidak jebol akibat beban subsidi pendidikan yang melompat terlalu tinggi.

Fokus pada Biaya Non-SPP: Pengamat mengingatkan bahwa masalah pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus SPP atau UKT. Komponen biaya hidup, buku, seragam, dan transportasi sering kali tetap menjadi beban yang membuat anak-anak miskin putus sekolah. 

___

Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam kalimat “SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis” adalah sebuah visi besar menuju pemerataan keadilan sosial. Pemerintah kini memiliki waktu krusial untuk membuktikan bahwa hitungan matematika APBN mereka mampu menopang janji tersebut. Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada keseriusan menutup kebocoran negara dan ketepatan penyusunan skema transisi agar kualitas pendidikan tidak dikorbankan demi mengejar kata “gratis”. 

Arya Wiranegara

Sumber : https://adajuga.com/presiden-prabowo-pendidikan-gratis/

#kuliah #kuliahgratis #prabowo #mbg #kopdes