Babak Baru Ijazah Gibran: Bareskrim Polri Sudah Periksa Dua Orang Pelapor Dugaan Pemalsuan Dokumen Terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wapres Gibran 

Babak Baru Ijazah Gibran: Bareskrim Polri Sudah Periksa Dua Orang Pelapor Dugaan Pemalsuan Dokumen Terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wapres Gibran

Bareskrim Polri saat ini tengah mendalami laporan dugaan pemalsuan dokumen terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA/SLTA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu yang bersumber dari pengaduan masyarakat ini menarik perhatian publik karena menyangkut legalitas formal dari dokumen pendidikan seorang pejabat tinggi negara.

Berikut pembahasan lengkap tentang duduk perkara, perkembangan proses hukum di kepolisian, serta argumen dari masing-masing pihak yang terlibat.

Butik Emas Antam Official Shop di Shopee LM 0,5 Gram – 10 Gram

1. Duduk Perkara Kasus

Kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang mempersoalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Objek Perkara

Dokumen penyetaraan ijazah luar negeri tingkat SMA/SLTA atas nama Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada tahun 2019. Dokumen ini diajukan sebagai salah satu syarat administratif dalam kontestasi politik.

Pasal yang Disangkakan

Pelapor menggunakan dasar Pasal 391 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen resmi.

Fokus Laporan

Pelapor mengeklaim menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur atau data dalam penerbitan surat keterangan tersebut, sehingga menuntut pembuktian materiil melalui jalur kepolisian.

2. Perkembangan Proses Hukum di Bareskrim Polri

Sejak aduan resmi dilayangkan, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Gelar Perkara Awal

Penyidik Mabes Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus awal pada Senin, 21 Oktober 2026, guna memetakan substansi laporan dan menyusun rencana penyelidikan.

Klarifikasi Pelapor Pertama

Syamsudin (yang dikenal sebagai Raja) selaku pelapor pertama telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan awal dan menyerahkan bukti-bukti permulaan yang ia miliki.

Pemeriksaan Pelapor Kedua

Pelapor kedua bernama Riadi juga telah menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri. Riadi dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh tim penyidik terkait kronologi penemuan dugaan pemalsuan, motif pelaporan, serta dokumen pendukung yang dibawanya.

3. Argumen dan Sudut Pandang Para Pihak

A. Sisi Pelapor & Tim Hukum

Tim advokasi dan hukum yang mendampingi pelapor menegaskan beberapa poin penting terkait aksi mereka.

Murni Gerakan Warga Negara

Pelapor menyatakan langkah hukum ini diambil atas inisiatif pribadi demi menjaga integritas sistem pendidikan nasional dan penegakan hukum yang transparan.

Bukan Urusan Politik

Mereka membantah keras tudingan adanya “tunggangan” politik dari pihak atau partai tertentu.

Fokus Pidana, Bukan Sengketa Pemilu

Tim hukum menegaskan bahwa target laporan adalah pengusutan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen (ranah hukum pidana umum), bukan untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu yang sudah selesai di ranah konstitusi.

B. Sisi Tanggapan Hukum & Pendukung

Di sisi lain, perwakilan hukum dan partai pendukung, seperti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, menilai laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sesuai Regulasi Kemendikbud

Pihak pendukung meyakini bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah Gibran pada tahun 2019 sudah melewati verifikasi resmi dan mematuhi seluruh peraturan serta Permendikbud yang berlaku pada saat itu.

Prediksi Kasus

Mereka menilai bahwa laporan ini pada akhirnya akan sia-sia karena dokumen yang dipersoalkan merupakan produk administrasi negara yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

4. Langkah Selanjutnya