Peta Politik Pemakzulan Gibran: Hanya PDIP dan PKS yang Tegas, Mengapa Partai Lain Ragu? Mayoritas partai politik di DPR belum bulat memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; hanya PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menunjukkan sikap tegas. Gelombang desakan dari koalisi masyarakat sipil dan pakar hukum tata negara mulai mendatangi Senayan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah setara SMA milik Gibran. Meski secara konstitusional peluang pemakzulan (impeachment) terbuka, peta kekuatan politik di parlemen justru terbelah akibat kalkulasi kepentingan yang rumit. Berikut dinamika politik di balik terbelahnya suara DPR dalam merespons isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengapa Partai Terbelah Memakzulkan Gibran? Sikap Tegas PDIP dan PKS Pasca-pertimbangan hukum MK yang menyebutkan tidak adanya dokumen kelulusan setara SMA yang dilaporkan Gibran saat pendaftaran Pilpres, PDIP dan PKS langsung mengambil posisi agresif. Sejumlah politisi senior PDIP menilai bahwa secara etika dan hukum administrasi pemilu, posisi Gibran cacat sejak awal. PDIP bahkan membuka opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau penggunaan Hak Angket di DPR. Begitu pula dengan PKS yang secara terbuka mendorong agar Senayan segera merespons aspirasi publik dan menjajaki langkah konstitusional lanjutan. Bagi kelompok ini, isu ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut legitimasi kepemimpinan nasional. Barisan “Mengkaji” dan Dinamika Pendukung Pemerintah Berbeda dengan ketegasan PDIP dan PKS, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menunjukkan sikap yang jauh lebih berhati-hati dan terkesan mengulur waktu: Partai Golkar Menawarkan langkah yang lebih lunak. Dibandingkan langsung menggulirkan hak angket pemakzulan, mereka lebih memilih opsi memanggil KPU dan Bawaslu untuk meminta klarifikasi proses verifikasi berkas pada Pilpres 2024 lalu. PKB dan PAN Menyatakan masih menunggu salinan resmi keputusan MK secara lengkap. Perwakilan dari PKB dan PAN menegaskan perlunya melakukan kajian mendalam serta kalkulasi politik yang matang agar tidak menciptakan instabilitas di awal pemerintahan. Partai Gerindra Secara konsisten meminta agar polemik ini dihentikan demi menjaga fokus kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa Pemakzulan Sulit Terwujud? Terbelahnya sikap partai di Senayan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 1. Dominasi Kursi Parlemen Koalisi Istana Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, proses pemakzulan membutuhkan prasyarat yang sangat berat. Sidang pleno DPR harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota, dan keputusan harus disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Saat ini, koalisi pendukung pemerintah (KIM Plus) menguasai sekitar 82% kursi (470 kursi) di DPR. Tanpa adanya pembelotan massal dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, fraksi PDIP (110 kursi) dan PKS tidak akan memiliki angka yang cukup untuk meloloskan Hak Angket maupun usulan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi. 2. Efek Domino terhadap Posisi Presiden Prabowo Meskipun Gibran secara personal tidak memiliki basis partai politik formal, posisinya melekat sebagai satu paket kepemimpinan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menggoyang kursi wakil presiden di awal masa jabatan dikhawatirkan dapat merusak konsolidasi politik kabinet dan memicu ketegangan hubungan dengan jejaring politik Joko Widodo. Partai-partai koalisi memilih menjaga stabilitas demi mengamankan alokasi kekuasaan mereka di pemerintahan. 3. Benturan dengan Masa Reses Anggota Dewan Upaya taktis yang dilakukan oleh inisiator pemakzulan, seperti Denny Indrayana dan koalisi sipil, terhambat oleh masalah teknis waktu. DPR saat ini tengah memasuki masa reses, yang membuat konsolidasi formal antar-fraksi di Senayan menjadi lambat dan kehilangan momentum politik langsung. ___ Secara konstitusi, dugaan manipulasi syarat pendidikan ini merupakan “bola panas” yang dilemparkan MK ke legislatif. Namun secara riil politik, ketidakbulatan suara di DPR menunjukkan bahwa kepentingan menjaga harmoni koalisi dan stabilitas kekuasaan masih jauh lebih kuat daripada desakan penegakan etika administrasi pemilu. Arya Wiranegara Sumber: https://adajuga.com/peta-politik-pemakzulan-gibran/ #gibran #jokowi #prabowo #mbg #kopdes Navigasi pos Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres Akibat Dampak Kebijakan Pemerintah Prabowo Survei SMRC: 52,3% Publik Menilai Indonesia Salah Arah Â