Wapres Gibran Digugat ke MK! Kenapa Prabowo dan 9 Parpol Pengusung Pilih Diam?

Wapres Gibran Digugat ke MK! Kenapa Prabowo dan 9 Parpol Pengusung Pilih Diam?

Sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menjadi sorotan tajam. Gugatan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pihak ini mempersoalkan keabsahan ijazah dan kualifikasi pendidikan Gibran pada masa pendaftaran Pilpres 2024.

Di tengah bergulirnya proses hukum di MK, publik mulai mempertanyakan dinamika politik yang unik: mengapa Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai politik koalisi yang dulu mencalonkannya terkesan “diam” dan tidak memberikan pembelaan terbuka? 

Madu 100% Murni Herpil Madu Lebah Fresh Nektar Multiflora

1. Perbedaan Ranah Hukum: Ini Masalah Administrasi Pribadi, Bukan Hasil Pemilu

Secara substansi hukum tata negara, parpol koalisi melihat gugatan syarat pendidikan ini sebagai persoalan administrasi personal individu, bukan sengketa perolehan suara institusional koalisi. 

Fokus pada Berkas Individu

Keabsahan ijazah atau penyetaraan sekolah luar negeri melekat langsung pada pribadi Gibran Rakabuming Raka.

Argumen Teknis KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri dalam persidangan menyatakan bahwa gugatan ini lebih mengarah ke sengketa proses pemilu yang sudah lewat masanya, bukan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU). Karena ranah pembuktiannya sangat teknis medis/administrasi dokumen sekolah, Prabowo maupun parpol pengusung tidak memiliki relevansi hukum langsung untuk ikut campur di ruang sidang selain menyerahkannya pada tim kuasa hukum pribadi dan lembaga terkait. 

2. Strategi Menjaga Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto saat ini fokus penuh sebagai Kepala Negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional. 

Menghindari Polarisasi Baru

Jika Prabowo atau elite Gerindra turun tangan secara agresif membela Gibran di ruang publik, hal ini justru berpotensi memicu kegaduhan politik baru dan menarik institusi kepresidenan ke dalam pusaran polemik hukum.

Fokus Kerja Nyata

Prabowo memilih memisahkan urusan hukum personal wakilnya dengan agenda prioritas kabinet. Sikap diam atau netral ini diambil agar konsentrasi kerja pemerintah tidak terpecah oleh isu-isu sengketa pemilu masa lalu. 

3. Kalkulasi Elektoral Parpol: Khawatir Terkena “Residu Politik”

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menganalisis bahwa partai politik sangat berhati-hati dalam memperhitungkan dampak elektoral jangka panjang. Jika partai-partai koalisi tampil di garis depan membela isu yang sensitif seperti keabsahan ijazah, mereka khawatir “residu politik” atau opini negatif publik akan ikut menempel pada citra partai mereka. Oleh karena itu, mayoritas parpol memilih mengambil posisi aman dan pasif. 

4. Gibran Tidak Memiliki Jangkar Formal di Partai Politik Koalisi

Faktor posisi politik Gibran juga sangat menentukan respons koalisi. Hingga saat ini, Gibran tidak bernaung atau menjadi kader resmi dari partai politik besar manapun di dalam parlemen. 

– Gibran maju sebagai cawapres lewat jalur akomodasi politik dan kedekatan kultural (terutama dengan PSI).

5. Keyakinan Hukum Bahwa Gugatan Akan Gugur 

Banyak pihak dari internal koalisi maupun pengamat menilai bahwa secara hukum tata negara, gugatan ini memiliki peluang kecil untuk mengubah struktur kepemimpinan nasional yang sudah dilantik dan berjalan. Ada keyakinan kuat di kalangan parpol pendukung bahwa MK kemungkinan besar akan menolak permohonan tersebut atau menyatakannya tidak dapat diterima (kedaluwarsa). Karena menganggap gugatan ini hanya merupakan “manuver politik konstitusional” yang tidak akan sampai pada tahap eksekusi pemakzulan, parpol merasa tidak perlu meresponsnya secara berlebihan. 

___

Sikap diamnya Prabowo dan 9 parpol pengusung bukanlah bentuk keretakan hubungan, melainkan sebuah kalkulasi politik dan hukum yang pragmatis. Dengan membiarkan proses persidangan di MK bergulir secara independen, koalisi berhasil membatasi masalah agar tetap menjadi domain hukum pribadi Gibran, sekaligus melindungi jalannya pemerintahan baru dari kegaduhan politik yang tidak perlu. Pembelaan terhadap Gibran sejauh ini sengaja dilokalisasi hanya melalui unsur relawan dan tim hukum demi menjaga stabilitas nasional. 

Arya Wiranegara

Sumber : https://adajuga.com/gibran-ditinggal-sendirian-di-sidang-mk/