Ekonom: Kopdes dan MBG Ganggu Usaha Lokal 

Sorotan itu disampaikan dalam kegiatan “1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi” di Gedung Learning Center Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (25/9/2026).

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Vid Adrison, mengatakan kebutuhan anggaran untuk program MBG sangat besar. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali desain program agar bantuan pangan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Kalau 82,9 juta (penerima MBG) itu universal, itu kan artinya klaim ekonomi sudah baik itu justru kontradiktif. Kenapa? Seluruh orang harus dikasih,” kata Vid, dikutip Minggu (27/9/2026).

Madu 100% Murni Herpil Madu Lebah Fresh Nektar Multiflora

Menurut Vid, pemerintah sebaiknya memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan. Hal itu dapat mengacu sekitar 15% masyarakat Indonesia menyatakan khawatir tidak memiliki pangan yang cukup, berdasarkan data Susenas.

Selain besarnya cakupan penerima, Vid menyoroti pola pelaksanaan MBG yang terpusat. Menurut dia, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memproduksi sekitar 3.000 porsi makanan sehingga membutuhkan persiapan sejak malam untuk dikonsumsi pada pagi hari.

“Kalau kita mengkritik MBG itu, lucunya kita dituduh tidak mau memberikan makan kepada rakyat. Kritik dijawab dengan tujuan. Tidak ada orang yang ingin rakyat itu sengsara. Yang kita kritik itu adalah pelaksanaannya,” ujarnya.

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan CPNS BUMN TNI POLRI Kowad Akademi TNI AKPOL SIPSS Perwira PK TNI

Vid juga mengkritik skema Kopdes Merah Putih yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dasar koperasi. Menurut dia, koperasi semestinya dibangun dari bawah atau bottom-up, bukan melalui pendekatan top-down.

“Yang namanya koperasi itu kan sifatnya itu adalah bottom-up bukan top-down ketika ini top-down maka potensi kegagalan itu akan sangat-sangat tinggi,” katanya.

Persoalan lain, lanjut Vid, muncul ketika Kopdes Merah Putih memperoleh subsidi dan keistimewaan dari pemerintah, sementara usaha mikro dan kecil telah lebih dahulu menjalankan aktivitas ekonomi di desa jadi terpinggirkan.

“Kalau ternyata selama ini UKM sudah berjalan, ya aktivitas ekonomi sudah ada, tiba-tiba ada KDMP yang disubsidi, mendapatkan privilege dari pemerintah maka tentu akan ada pergeseran,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan displacement effect atau pergeseran aktivitas ekonomi. Dampaknya, sebagian kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat, sementara kelompok lainnya justru berpotensi menanggung dampak negatif.

Dalam kegiatan yang sama, Aliansi Ekonom Indonesia turut menyoroti skema pembiayaan KDKMP yang dipusatkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Setiap unit koperasi disebut memperoleh pembiayaan sekitar Rp 3 miliar untuk lebih dari 82 ribu koperasi. Skema tersebut dinilai perlu diaudit karena cicilan pembiayaannya dikaitkan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa.

Dengan demikian, menurut sorotan Aliansi Ekonom Indonesia, desain pembiayaan Kopdes Merah Putih perlu diperhatikan agar pelaksanaannya tidak mengganggu ruang fiskal pemerintah daerah maupun aktivitas ekonomi yang sebelumnya telah berjalan di tingkat desa.

Sumber : Investor

— https://adajuga.com/ekonom-kopdes-dan-mbg-ganggu-usaha-lokal/

#prabowo #gibran #mbg #kopdes #korupsi