Gibran Jadi Wakil Presiden dengan Modal Surat Keterangan Tanpa Ijazah SMA?

Gibran Jadi Wakil Presiden dengan Modal Surat Keterangan Tanpa Ijazah SMA?

Polemik legalitas berkas syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas lewat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Narasi yang menyebut Gibran melenggang menjadi wapres hanya bermodalkan “surat keterangan tanpa ijazah SMA” bersumber dari gugatan sengketa terkait syarat pencalonan Pilpres 2024 yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya pada September 2026.

Untuk memahami duduk perkara secara objektif, berikut adalah pembahasan lengkap mengenai duduk kasus, argumen hukum dari pihak pemohon, serta pembelaan dari pihak KPU dan regulasi yang berlaku. 

Madu 100% Murni Herpil Madu Lebah Fresh Nektar Multiflora

1. Mengapa Narasi “Tanpa Ijazah SMA” Muncul?

Secara harfiah, Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA kurikulum nasional Indonesia karena ia menempuh pendidikan menengahnya di luar negeri. Riwayat pendidikan Gibran mencatat ia lulus dari Orchid Park Secondary School di Singapura, lalu melanjutkan ke program persiapan kuliah University of Technology Sydney (UTS) Insearch di Australia.

UTS Insearch bukanlah sekolah menengah atas (SMA) formal. Lembaga ini dirancang untuk menjembatani siswa internasional maupun domestik agar bisa memenuhi syarat masuk perkuliahan sarjana di UTS. Program-program utama yang ditawarkan meliputi:

Academic English: Kursus persiapan bahasa Inggris akademik intensif bagi siswa internasional.

UTS Foundation Studies: Program studi fondasi (matrikulasi) bagi siswa yang belum memenuhi syarat langsung masuk universitas.

Higher Education Diplomas: Program diploma (seperti Bisnis, Komunikasi, Teknik, Desain, dan IT). Lulusan program diploma ini umumnya dapat langsung mentransfer kredit akademik mereka untuk masuk ke tahun kedua kuliah S1 di UTS. 

Inilah UTS Insearch Australia, Tempat Wapres Gibran Menempuh Pendidikan, Ternyata Bukan SMA! 

Karena Gibran bersekolah di luar negeri, dokumen kelulusan yang ia gunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

2. Poin Gugatan Denny Indrayana di MK

Dalam persidangan di MK pada 23 September 2026, pihak pemohon yang diwakili oleh Denny Indrayana mempersoalkan keabsahan surat keterangan tersebut. Menurut argumentasi hukum pemohon:

Ketiadaan Dokumen Dasar

Surat keterangan penyetaraan dari kementerian seharusnya memiliki dokumen dasar berupa ijazah asli, sertifikat, atau diploma internasional yang membuktikan kelulusan. Pemohon mendalilkan bahwa dokumen dasar pendukung tersebut belum pernah ditunjukkan atau dibuka ke publik.

Tudingan Cacat Administratif

Merujuk pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan cawapres adalah paling rendah berpendidikan SLTA atau sederajat. Menurut pemohon, surat keterangan saja bukan bukti tamat pendidikan jika tidak didampingi tanda tamat seperti ijazah.

Proses Penerbitan Kilat

Pemohon juga mencurigai adanya indikasi manipulasi karena mengklaim surat keterangan penyetaraan tersebut terbit dalam waktu kurang dari 24 jam pada tahun 2019.

3. Jawaban KPU dan Aturan Hukum yang Berlaku

Merespons gugatan tersebut di persidangan MK, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa persyaratan berkas pendidikan Gibran sah dan telah memenuhi syarat.

Status Hukum Surat Penyetaraan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian adalah dokumen resmi negara yang memiliki penghargaan resmi setara dengan ijazah sekolah menengah di Indonesia.

Penyetaraan Ijazah SMA Luar Negeri : Dasar Hukum, Syarat dan Prosedur Lengkapnya

Alasan KPU Tidak Verifikasi Lapangan

KPU mengakui pihaknya tidak melakukan verifikasi fisik secara langsung ke dinas pendidikan atau sekolah asal di luar negeri. Alasan hukumnya karena dokumen penyetaraan tersebut diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh pejabat berwenang dari kementerian terkait, sehingga secara hukum dokumen tersebut otomatis dianggap benar dan sah. KPU juga menyatakan tidak menerima laporan keberatan formal pada saat proses verifikasi berkas berlangsung.

4. Respons Mantan Presiden Jokowi 

Mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan singkat atas ramainya polemik hukum ini. Beliau menyatakan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada proses hukum yang sedang berjalan di MK. Namun, ia menegaskan bahwa putranya telah menempuh jalur pendidikan luar negeri dengan benar dan menilai tidak relevan jika lulusan luar negeri dipaksa mengikuti ujian kesetaraan seperti Paket C.

Apakah Gibran Menggunakan Berkas Ilegal?

Secara administratif, klaim bahwa Gibran mendaftar wapres “hanya modal surat keterangan” adalah benar secara teknis format dokumen, karena sebagai lulusan luar negeri, ia memang wajib menyertakan surat penyetaraan dari Kemendikbudristek.

Namun, narasi yang menyimpulkan berkas tersebut ilegal atau tanpa ijazah sama sekali belum terbukti secara hukum. Berdasarkan regulasi Pemilu dan Permendikbud saat pendaftaran, surat penyetaraan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan bernilai sama dengan ijazah SLTA. Proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berjalan untuk menilai apakah ada cacat prosedur peninjauan atau tidak.

Arya Wiranegara

Sumber : https://adajuga.com/gibran-jadi-wakil-presiden/