KONSEP IMAMAH DAN DASAR-DASAR NEGARA DALAM ISLAM

Pembahasan pertama yang menjadi inti dari Al-Ahkam as-Sulthaniyyah adalah konsep imamah atau kepemimpinan tertinggi dalam negara. Menurut Imam Al-Mawardi, keberadaan seorang imam atau khalifah bukan sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan beliau, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan bersama memerlukan aturan, sedangkan aturan memerlukan otoritas yang mampu menegakkannya. Tanpa kepemimpinan yang sah, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan, perselisihan, dan perebutan kepentingan yang tidak berkesudahan.

Karena itulah Al-Mawardi memulai kitabnya dengan pembahasan mengenai imamah sebelum membahas jabatan-jabatan negara lainnya. Baginya, seluruh struktur pemerintahan bergantung pada keberadaan pemimpin yang sah dan diakui oleh masyarakat.

Pengertian Imamah Menurut Al-Mawardi

Definisi yang paling terkenal dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah adalah:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Artinya:

“Imamah ditetapkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”

Kalimat singkat ini menjadi fondasi seluruh teori politik Al-Mawardi.

Menurut beliau, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi yang akan datang membawa wahyu. Namun masyarakat tetap membutuhkan pemimpin yang menjalankan fungsi sosial dan politik yang sebelumnya dijalankan Rasulullah sebagai kepala negara Madinah.

Karena itu, seorang imam atau khalifah bukanlah penerima wahyu, melainkan pemimpin yang bertugas:

• Menegakkan hukum.
• Menjaga keamanan.
• Mengelola pemerintahan.
• Melindungi masyarakat.
• Menjamin terlaksananya ajaran agama.

Mengapa Negara Diperlukan?

Al-Mawardi memandang bahwa kebutuhan terhadap negara berasal dari sifat dasar manusia.

Manusia memiliki:

• Kepentingan yang berbeda-beda.
• Keinginan yang saling bertentangan.
• Kecenderungan mempertahankan kepentingannya sendiri.

Apabila tidak ada otoritas yang mengatur, maka konflik akan muncul dan mengancam keberlangsungan kehidupan bersama.

Pandangan ini sejalan dengan sejumlah pemikir klasik lainnya.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politikon), sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia membutuhkan organisasi sosial untuk mempertahankan hidupnya.

Al-Mawardi menyimpulkan bahwa negara adalah sarana untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah kerusakan yang timbul akibat konflik antarmanusia.

Dasar Al-Qur’an Mengenai Kepemimpinan

Al-Mawardi menggunakan sejumlah ayat Al-Qur’an sebagai landasan teorinya.

QS An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.”

Ayat ini menunjukkan adanya otoritas politik yang harus ditaati selama berada dalam koridor hukum Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Al-Mawardi, keberadaan ulil amri menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya struktur pemerintahan.

QS Al-Hajj Ayat 41

Ayat ini menjelaskan ciri pemerintahan yang baik:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat baik, dan mencegah dari yang mungkar.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalil Hadis Mengenai Kepemimpinan

Selain Al-Qur’an, Al-Mawardi juga mendasarkan teorinya pada hadis-hadis Nabi.

Salah satu hadis yang sering dikutip adalah:

“Apabila tiga orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang sebagai pemimpin.”

Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan kelompok kecil sekalipun memerlukan kepemimpinan.

Jika tiga orang saja membutuhkan pemimpin, maka masyarakat yang jauh lebih besar tentu lebih membutuhkan kepemimpinan yang terorganisasi.

Hukum Mengangkat Imam

Menurut Al-Mawardi, para ulama sepakat bahwa mengangkat imam adalah kewajiban.

Ia menjelaskan adanya dua pandangan mengenai dasar kewajiban tersebut.

Pendapat Pertama

Kewajiban berdasarkan syariat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keberadaan imam diwajibkan oleh agama karena banyak hukum Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pemerintahan.

Pendapat Kedua

Kewajiban berdasarkan akal.

Sebagian ulama berpendapat bahwa akal manusia sendiri menunjukkan perlunya pemimpin untuk menjaga ketertiban sosial.

Al-Mawardi lebih dekat kepada pandangan pertama, meskipun ia juga mengakui pentingnya pertimbangan rasional.

Fungsi-Fungsi Imamah

Al-Mawardi merinci tugas seorang imam dalam berbagai bidang.

Menjaga Agama

Pemimpin harus memastikan ajaran Islam dapat dijalankan secara aman dan bebas.

Menegakkan Hukum

Setiap sengketa harus diselesaikan melalui sistem hukum yang adil.

Menjaga Keamanan

Negara harus melindungi rakyat dari ancaman internal maupun eksternal.

Mengelola Keuangan Negara

Pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur demi kemaslahatan umum.

Melindungi Hak Rakyat

Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas masyarakat.

Imamah dan Kontrak Sosial

Meskipun hidup jauh sebelum teori kontrak sosial modern berkembang, pemikiran Al-Mawardi memiliki beberapa kesamaan dengan gagasan tersebut.

Menurutnya, hubungan antara pemimpin dan rakyat didasarkan pada kesepakatan.

Rakyat memberikan baiat kepada pemimpin.

Sebagai imbalannya, pemimpin wajib:

• Menegakkan keadilan.
• Menjaga keamanan.
• Melindungi masyarakat.

Jika kewajiban tersebut diabaikan, legitimasi moral seorang pemimpin dapat dipertanyakan.

Perbandingan dengan Pemikiran Al-Ghazali

Beberapa dekade setelah Al-Mawardi, muncul pemikir besar lain yaitu Al-Ghazali.

Al-Ghazali menyatakan:

“Agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya.”

Pandangan ini memperkuat teori Al-Mawardi bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang saling mendukung.

Tanpa negara, hukum sulit ditegakkan.

Tanpa nilai moral, kekuasaan mudah disalahgunakan.

Perbandingan dengan Ibnu Khaldun

Beberapa abad kemudian, Ibnu Khaldun mengembangkan teori negara yang lebih sosiologis.

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial (ashabiyah) sebagai fondasi kekuasaan.

Sementara Al-Mawardi lebih menitikberatkan pada legitimasi hukum dan struktur kelembagaan.

Kedua pemikir ini saling melengkapi dalam memahami lahir dan bertahannya sebuah negara.

Studi Kasus: Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq

Al-Mawardi menjadikan peristiwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai salah satu dasar teorinya.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat segera bermusyawarah di Saqifah Bani Sa’idah.

Mereka menyadari bahwa keberadaan pemimpin baru harus segera ditetapkan agar masyarakat tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.

Peristiwa ini dipandang sebagai bukti bahwa umat Islam sejak awal menganggap kepemimpinan politik sebagai kebutuhan yang mendesak.

Relevansi dengan Negara Modern

Walaupun lahir pada abad ke-11, beberapa gagasan Al-Mawardi masih memiliki relevansi.

Legitimasi Kekuasaan

Pemerintah modern tetap membutuhkan legitimasi melalui konstitusi, pemilu, atau mekanisme hukum lainnya.

Supremasi Hukum

Tidak seorang pun boleh berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara.

Pelayanan Publik

Negara harus berfungsi melayani masyarakat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.

Stabilitas Politik

Kepemimpinan yang sah membantu menjaga ketertiban dan mencegah konflik sosial.

Kritik Terhadap Konsep Imamah Klasik

Sebagian akademisi modern menilai bahwa teori Al-Mawardi lahir dalam konteks politik tertentu sehingga tidak seluruhnya dapat diterapkan secara literal pada negara modern.

Perbedaan mendasar meliputi:

• Bentuk negara-bangsa modern.
• Sistem demokrasi.
• Konstitusi tertulis.
• Pemisahan kekuasaan.

Namun demikian, prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik tetap relevan.

Kesimpulan

Konsep imamah merupakan fondasi utama pemikiran politik Al-Mawardi. Ia memandang negara sebagai institusi yang diperlukan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Keberadaan pemimpin yang sah dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat karena tanpa kepemimpinan, hukum tidak dapat ditegakkan dan ketertiban sosial sulit dipertahankan.

Melalui konsep ini, Al-Mawardi meletakkan dasar bagi seluruh pembahasan berikutnya dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, mulai dari mekanisme pemilihan pemimpin, struktur pemerintahan, sistem peradilan, hingga pengelolaan keuangan negara. Dengan memahami konsep imamah, kita dapat melihat bagaimana Al-Mawardi membangun teori negara yang sistematis dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik Islam.

— Arya Wiranegara 

Artikel Lengkap Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Sumber : https://adajuga.com/ahkam-sulthaniyah-2/

#islam #politik #negara #hukum #khilafah

.