IMAM AL-MAWARDI DAN LATAR BELAKANG LAHIRNYA AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, nama Imam Al-Mawardi menempati posisi yang sangat penting. Melalui karya monumentalnya Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ia berhasil menyusun teori pemerintahan Islam yang paling sistematis pada masanya. Kitab ini tidak hanya membahas kekhalifahan sebagai institusi politik, tetapi juga menjelaskan struktur pemerintahan, administrasi negara, sistem peradilan, keuangan publik, pertahanan, hingga pengawasan sosial.

Karya tersebut lahir pada masa yang penuh gejolak politik. Kekuasaan Khalifah Abbasiyah yang secara formal masih menjadi simbol persatuan umat Islam mengalami kemunduran. Berbagai dinasti lokal dan kekuatan militer mulai mengendalikan wilayah-wilayah penting sehingga otoritas khalifah semakin terbatas. Dalam situasi seperti inilah Al-Mawardi mencoba merumuskan prinsip-prinsip pemerintahan yang dapat menjaga stabilitas politik sekaligus mempertahankan legitimasi hukum Islam.

Untuk memahami isi Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, penting terlebih dahulu memahami sosok penulisnya, kondisi sejarah yang melatarbelakangi penulisan kitab, serta tujuan yang ingin dicapai melalui karya tersebut.

Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H atau sekitar 972 M.

Julukan “Al-Mawardi” berasal dari profesi keluarganya yang berdagang air mawar (ma’ al-ward). Meskipun berasal dari keluarga pedagang, Al-Mawardi menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda.

Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam, antara lain:

• Fikih mazhab Syafi’i.
• Tafsir.
• Hadis.
• Bahasa Arab.
• Sastra.
• Politik dan administrasi negara.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Basrah, Al-Mawardi melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Baghdad yang saat itu menjadi pusat intelektual dunia Islam.

Di Baghdad, ia berkembang menjadi salah satu ulama dan hakim terkemuka. Kemampuannya dalam bidang hukum dan diplomasi membuatnya dipercaya mengemban berbagai tugas penting negara.

Situasi Politik Dinasti Abbasiyah

Ketika Al-Mawardi hidup, Dinasti Abbasiyah sebenarnya masih berdiri. Namun kekuasaan riil khalifah telah melemah.

Sejak abad ke-10 M, wilayah Islam mengalami fragmentasi politik. Banyak daerah yang secara formal mengakui khalifah Abbasiyah tetapi menjalankan pemerintahan secara independen.

Di Baghdad sendiri, khalifah sering berada di bawah pengaruh dinasti militer seperti Buwaihiyah.

Keadaan ini menciptakan beberapa persoalan:

1. Krisis legitimasi politik.
2. Persaingan elite kekuasaan.
3. Konflik antardaerah.
4. Melemahnya administrasi pemerintahan.
5. Ketidakjelasan hubungan antara hukum Islam dan praktik politik.

Dalam konteks inilah kebutuhan terhadap teori pemerintahan yang sistematis menjadi sangat mendesak.

Tujuan Penulisan Al-Ahkam as-Sulthaniyyah

Al-Mawardi tidak menulis kitab ini sekadar untuk tujuan akademik.

Kitab ini memiliki fungsi praktis sebagai pedoman bagi:

• Khalifah.
• Menteri.
• Gubernur.
• Hakim.
• Panglima militer.
• Aparat negara.

Dalam mukadimah kitab, Al-Mawardi menjelaskan pentingnya menjelaskan hukum-hukum pemerintahan agar para pemegang kekuasaan mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Dengan kata lain, kitab ini merupakan kombinasi antara:

• Fikih.
• Ilmu politik.
• Administrasi negara.
• Hukum tata negara.

Dasar Pemikiran Politik Al-Mawardi

Salah satu pernyataan paling terkenal dalam kitab ini adalah:

“الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”

“Imamah ditetapkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”

Pernyataan ini menjadi fondasi seluruh bangunan pemikiran politik Al-Mawardi.

Menurutnya, negara memiliki dua fungsi utama:

Menjaga Agama

Negara harus memastikan kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama dan melindungi prinsip-prinsip syariat.

Mengatur Kehidupan Dunia

Negara harus menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, negara bukan hanya institusi kekuasaan, tetapi juga institusi pelayanan publik.

Dalil Al-Qur’an yang Digunakan

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah QS An-Nisa ayat 59:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.”

Ayat ini dipahami sebagai dasar keberadaan otoritas politik dalam masyarakat Islam.

Menurut Al-Mawardi, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik tanpa adanya kepemimpinan yang sah.

Dalil Hadis

Al-Mawardi juga merujuk berbagai hadis mengenai pentingnya kepemimpinan.

Di antaranya hadis yang menjelaskan bahwa ketika tiga orang melakukan perjalanan, mereka dianjurkan mengangkat seorang pemimpin.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa organisasi sosial sekecil apa pun memerlukan kepemimpinan, terlebih lagi sebuah negara yang mengatur jutaan manusia.

Pengaruh Pemikiran Sebelumnya

Pemikiran Al-Mawardi tidak muncul dari ruang kosong.

Ia dipengaruhi oleh:

• Tradisi fikih Sunni.
• Praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin.
• Pengalaman politik Abbasiyah.
• Pemikiran administrasi Persia.

Keistimewaannya terletak pada kemampuannya menyusun seluruh unsur tersebut menjadi teori pemerintahan yang sistematis.

Studi Kasus Abbasiyah

Salah satu contoh nyata yang melatarbelakangi pemikiran Al-Mawardi adalah hubungan antara khalifah dan para amir militer.

Pada masa itu, banyak panglima memiliki kekuatan politik lebih besar dibanding khalifah.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting:

• Siapa pemegang otoritas tertinggi?
• Bagaimana batas kewenangan pejabat?
• Apa syarat legitimasi pemerintahan?

Al-Mawardi berusaha menjawab seluruh persoalan tersebut melalui kerangka hukum yang jelas.

Relevansi dengan Negara Modern

Walaupun ditulis hampir seribu tahun lalu, beberapa gagasan Al-Mawardi masih relevan hingga sekarang.

Misalnya:

Pentingnya Legitimasi

Pemerintahan yang kuat harus memiliki legitimasi hukum dan dukungan masyarakat.

Supremasi Hukum

Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Administrasi yang Efektif

Negara membutuhkan birokrasi yang tertata.

Akuntabilitas

Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi banyak sistem pemerintahan modern.

Kesimpulan

Imam Al-Mawardi hidup pada masa krisis politik Abbasiyah dan berusaha memberikan solusi melalui penyusunan teori pemerintahan yang sistematis. Melalui Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ia menjelaskan bahwa negara dibutuhkan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Kitab ini lahir bukan sekadar sebagai karya ilmiah, tetapi sebagai pedoman praktis bagi penyelenggara negara.

Memahami latar belakang penulisan kitab ini merupakan langkah awal untuk memahami keseluruhan pemikiran politik Al-Mawardi yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

— Arya Wiranegara 

Artikel Lengkap Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Sumber : https://adajuga.com/ahkam-sulthaniyah-1/

#islam #politik #negara #hukum #khilafah

.