HISBAH, PENGAWASAN PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Salah satu kontribusi penting Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah adalah pembahasannya mengenai hisbah, yaitu lembaga pengawasan publik yang bertugas menjaga ketertiban sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, hisbah merupakan instrumen penting yang menghubungkan antara hukum, moralitas, dan kepentingan umum.

Al-Mawardi memahami bahwa negara tidak cukup hanya memiliki pengadilan dan aparat keamanan. Kehidupan masyarakat sehari-hari juga memerlukan pengawasan agar aktivitas ekonomi berjalan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Karena itu, lembaga hisbah memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari pengawasan pasar hingga perlindungan konsumen.

Dalam konteks modern, sebagian fungsi hisbah dapat dibandingkan dengan lembaga pengawas perdagangan, badan perlindungan konsumen, dinas kesehatan, regulator pasar, dan berbagai institusi yang bertugas menjaga kepentingan publik.

Pengertian Hisbah

Secara bahasa, kata hisbah berasal dari akar kata:

حَسَبَ – يَحْسِبُ

yang berkaitan dengan perhitungan, pengawasan, dan tanggung jawab.

Secara istilah, hisbah adalah lembaga yang bertugas menegakkan prinsip:

Amar ma’ruf nahi munkar

dalam ruang publik melalui pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Menurut Al-Mawardi, hisbah berfungsi mencegah pelanggaran yang tidak selalu memerlukan proses peradilan, tetapi dapat ditangani melalui pengawasan langsung oleh negara.

Dasar Al-Qur’an tentang Hisbah

QS Ali Imran Ayat 104

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

Artinya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.”

Ayat ini menjadi dasar utama bagi keberadaan hisbah dalam masyarakat Islam.

QS Al-Mutaffifin Ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi.

Dasar Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya…”

Hadis ini menjadi dasar bagi kewajiban negara menjaga ketertiban dan mencegah kerugian publik.

Kedudukan Muhtasib

Pejabat yang memimpin lembaga hisbah disebut muhtasib.

Menurut Al-Mawardi, muhtasib merupakan pejabat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ia bertanggung jawab mengawasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Syarat-Syarat Muhtasib

Al-Mawardi menetapkan sejumlah kriteria bagi seorang muhtasib.

Berilmu

Memahami hukum dan aturan yang berlaku.

Adil

Tidak memihak dalam menjalankan tugas.

Jujur

Mampu menjaga amanah publik.

Tegas

Berani mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran.

Bijaksana

Mampu menyelesaikan masalah secara proporsional.

Kualitas-kualitas ini penting karena muhtasib berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pengawasan Pasar

Salah satu tugas utama hisbah adalah mengawasi pasar.

Pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Karena itu, negara harus memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil.

Pengawasan Timbangan dan Takaran

Al-Mawardi memberikan perhatian khusus terhadap kejujuran dalam timbangan.

Muhtasib bertugas:

• Memeriksa alat ukur.
• Mengawasi pedagang.
• Menindak praktik kecurangan.

Tujuannya adalah melindungi hak pembeli dan menjaga kepercayaan dalam transaksi ekonomi.

Pencegahan Penipuan

Hisbah juga bertugas mencegah berbagai bentuk penipuan.

Misalnya:

• Menyembunyikan cacat barang.
• Memberikan informasi yang menyesatkan.
• Memalsukan kualitas produk.
• Mengurangi isi barang yang dijual.

Menurut Al-Mawardi, tindakan semacam ini merusak keadilan dalam perdagangan.

Pengawasan Kualitas Barang

Muhtasib berwenang memeriksa kualitas barang yang diperdagangkan.

Tujuannya:

• Melindungi konsumen.
• Menjaga kesehatan masyarakat.
• Mencegah kerugian ekonomi.

Prinsip ini memiliki kemiripan dengan sistem standar mutu modern.

Perlindungan Konsumen

Walaupun istilah “perlindungan konsumen” belum dikenal pada masa Al-Mawardi, banyak fungsi hisbah yang mengarah pada tujuan tersebut.

Negara bertugas:

• Menjamin kejujuran perdagangan.
• Mencegah eksploitasi.
• Melindungi hak pembeli.
• Menjaga kualitas barang dan jasa.

Hal ini menunjukkan perhatian besar terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna barang dan layanan.

Pengawasan Harga

Al-Mawardi membahas persoalan harga dengan cukup hati-hati.

Pada prinsipnya, harga terbentuk melalui mekanisme pasar.

Namun negara dapat melakukan pengawasan apabila terjadi:

• Manipulasi pasar.
• Penimbunan barang.
• Praktik monopoli.
• Kecurangan yang merugikan masyarakat.

Tujuan intervensi negara adalah menjaga keadilan, bukan mengendalikan ekonomi secara berlebihan.

Larangan Penimbunan (Ihtikar)

Penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah.”

Karena itu, hisbah memiliki kewenangan untuk mencegah praktik yang mengganggu ketersediaan kebutuhan pokok.

Pengawasan Fasilitas Umum

Selain pasar, hisbah juga memperhatikan berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat.

Misalnya:

• Jalan umum.
• Tempat ibadah.
• Sumber air.
• Area perdagangan.

Negara harus memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan secara aman dan tertib.

Menjaga Ketertiban Sosial

Menurut Al-Mawardi, hisbah tidak hanya mengawasi ekonomi.

Lembaga ini juga berperan menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan edukatif dan preventif.

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis.

Studi Kasus: Rasulullah dan Pengawasan Pasar

Rasulullah SAW sering mengunjungi pasar untuk memastikan perdagangan berlangsung secara jujur.

Dalam sebuah riwayat terkenal, beliau menemukan pedagang yang menyembunyikan bagian barang yang rusak.

Beliau kemudian menegur praktik tersebut dan menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan.

Peristiwa ini menjadi salah satu dasar bagi pembentukan lembaga hisbah.

Studi Kasus: Umar bin Khattab dan Pengawasan Publik

Umar bin Khattab dikenal aktif melakukan pengawasan terhadap pasar dan pelayanan publik.

Ia sering turun langsung untuk memastikan masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.

Praktik tersebut menjadi salah satu inspirasi bagi konsep hisbah yang dijelaskan Al-Mawardi.

Hisbah pada Masa Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, hisbah berkembang menjadi lembaga yang terorganisasi.

Muhtasib bertugas mengawasi:

• Pasar.
• Infrastruktur publik.
• Aktivitas ekonomi.
• Kepatuhan terhadap berbagai aturan publik.

Pengalaman inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran Al-Mawardi.

Pandangan Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kejujuran dan etika.

Menurutnya, pasar yang sehat merupakan bagian dari kemaslahatan masyarakat.

Pandangan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah banyak membahas fungsi negara dalam menjaga keadilan ekonomi.

Ia mendukung pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak pasar dan merugikan masyarakat.

Pandangan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa perdagangan yang adil merupakan salah satu faktor penting dalam kemakmuran negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkatkan aktivitas ekonomi.

Perbandingan dengan Lembaga Modern

Persamaan

• Pengawasan perdagangan.
• Perlindungan konsumen.
• Pengawasan standar mutu.
• Pencegahan monopoli.
• Penegakan aturan publik.

Perbedaan

Dalam negara modern:

• Fungsi pengawasan dibagi ke banyak lembaga.
• Regulasi lebih rinci dan teknis.
• Pengawasan dilakukan melalui sistem hukum yang kompleks.
• Terdapat lembaga khusus untuk kesehatan, pangan, dan perlindungan konsumen.

Namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat.

Pelajaran bagi Tata Kelola Modern

Pasar Membutuhkan Pengawasan

Pasar yang sepenuhnya tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kejujuran Adalah Fondasi Ekonomi

Kepercayaan publik sangat penting bagi aktivitas perdagangan.

Perlindungan Konsumen Harus Menjadi Prioritas

Masyarakat berhak memperoleh barang dan jasa yang aman.

Monopoli dan Penimbunan Harus Dicegah

Praktik tersebut dapat merugikan banyak orang.

Negara Harus Menjaga Kepentingan Umum

Pengawasan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan.

Relevansi Kontemporer

Saat ini hampir semua negara memiliki lembaga yang menjalankan fungsi yang mirip dengan hisbah.

Mereka mengawasi:

• Keamanan pangan.
• Kualitas produk.
• Persaingan usaha.
• Perlindungan konsumen.
• Ketertiban perdagangan.

Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Al-Mawardi mengenai pengawasan publik tetap memiliki relevansi yang kuat dalam tata kelola modern.

Kesimpulan

Dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi. Melalui lembaga ini, negara dapat mengawasi pasar, melindungi konsumen, mencegah penipuan, serta menjaga ketertiban publik.

Pembahasan mengenai muhtasib, pengawasan perdagangan, standar mutu, dan perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa Al-Mawardi memiliki pemahaman yang sangat maju mengenai fungsi regulator publik. Banyak prinsip yang ia rumuskan masih dapat ditemukan dalam berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan konsumen modern.

Pada bab berikutnya akan dibahas Evaluasi Menyeluruh Pemikiran Politik Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Negara Modern, sebagai penutup yang merangkum seluruh konsep Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, kekuatan dan kritik terhadap teorinya, pengaruhnya dalam sejarah Islam, serta relevansinya dalam kajian politik dan pemerintahan kontemporer.

— Arya Wiranegara 

Artikel Lengkap Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Sumber: https://adajuga.com/ahkam-sulthaniyah-19/

.