Tukang Pijat hingga Warteg Bakal Dipajaki untuk Biayai MBG dan Kopdes Merah Putih Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, potensi penerimaan negara tersebut dinilai belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengelolaan dan pemungutan pajak. Adik Presiden Prabowo Subianto itu bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kaya yang seharusnya mampu masuk dalam jajaran negara industri maju Group of Twelve (G12). Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026, Kamis (29/10/2026). Hashim menilai persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan sumber daya ekonomi, melainkan kemampuan pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi masyarakat. “Maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Koperasi Desa, tidak bisa membiayai segala macam hal. Bahkan sebetulnya Indonesia mampu,” ujar Hashim. Hashim menilai pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari berbagai transaksi ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal. Dia menyinggung potensi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen dalam aktivitas transaksi sehari-hari. “Paling sedikit 11 persen (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN) untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya,” katanya. Dalam paparannya, Hashim juga mengutip data Bank Dunia yang menyebut sekitar 35 hingga 40 persen perputaran ekonomi Indonesia belum tercatat dalam sistem formal. Menurut dia, aktivitas ekonomi di sektor informal menjadi salah satu sumber potensi penerimaan negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dia mencontohkan berbagai usaha jasa dan perdagangan sehari-hari, mulai dari pangkas rambut panggilan, jasa pijat, salon kecantikan, hingga warung tegal (warteg). Transaksi di sektor tersebut dinilai memiliki perputaran uang yang besar. Namun, sebagian aktivitasnya belum terjangkau sistem administrasi dan pengawasan perpajakan. Kondisi itu, menurut Hashim, membuat potensi penerimaan negara belum mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi masyarakat. Penerimaan Pajak Jadi Kunci Pembiayaan Program Pemerintah Pernyataan Hashim menempatkan optimalisasi penerimaan pajak sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintahan Prabowo. MBG dan Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Karena itu, kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara menjadi bagian penting dari pengelolaan fiskal. “Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak tidak cukup hanya dengan memperluas jangkauan pemungutan. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut tidak membebani usaha mikro dan kecil yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Selain itu, klaim mengenai potensi ekonomi informal yang belum tercatat perlu dibedakan dari potensi pajak yang benar-benar dapat dipungut. Tidak seluruh transaksi ekonomi otomatis menjadi objek pajak, karena terdapat ketentuan mengenai jenis transaksi, batas omzet, serta kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar memperluas basis pajak, melainkan membangun sistem perpajakan yang efektif, adil, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Hashim menilai Indonesia memiliki modal ekonomi yang besar. Persoalannya kini terletak pada kemampuan negara mengelola potensi tersebut agar dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan program prioritas pemerintah. Sumber: Fajar — https://adajuga.com/tukang-pijat-hingga-warteg-bakal-dipajaki/ #prabowo #gibran #pajak #mbg #kopdes Navigasi pos Mahkamah Agung Putuskan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah! Apakah Pasangan Prabowo-Gibran Gugur? Polri Tetapkan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo