Rakyat yang bayar pajak harus tahu! Program sekolah rakyat Prabowo dananya Rp64,4 Triliun dari APBN 

Rakyat yang bayar pajak harus tahu! Program sekolah rakyat Prabowo dananya Rp64,4 Triliun dari APBN 

Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu pilar pendidikan paling ambisius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirancang dengan sistem sekolah berasrama (boarding school), proyek strategis nasional ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2) guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara absolut.

Berikut ulasan mendalam mengenai struktur biaya, realisasi di lapangan, hingga berbagai tantangan krusial yang membayangi program ini.

1. Struktur Biaya: Anggaran Makro hingga Mikro

Pendanaan Sekolah Rakyat mengalami lompatan drastis demi mengejar target pembangunan infrastruktur berskala masif.

Pagu Anggaran Nasional

APBN 2025: Pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp7 triliun hingga Rp8,2 triliun. Dari total dana tersebut, realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2025 adalah Rp6,6 triliun (Rp5,4 triliun di Kementerian PU dan Rp1,1 triliun di Kemensos) untuk membiayai operasional 166 sekolah rintisan perdana.

APBN 2026: Anggaran melonjak drastis menjadi Rp24,9 triliun. Dana jumbo ini dialokasikan untuk mendanai perluasan masif operasional serta pembangunan infrastruktur fisik di 200 titik lokasi sekolah baru.

RAPBN 2027: Pemerintah mengusulkan kenaikan alokasi anggaran mencapai Rp32,9 triliun. Peningkatan ini difokuskan untuk membiayai kelanjutan operasional, penambahan daya tampung siswa, serta pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Tahap III.

Biaya per Unit Sekolah

Pembangunan satu unit fisik Sekolah Rakyat permanen yang dilengkapi asrama, ruang kelas modern, lapangan olahraga, hingga fasilitas dapur umum menelan biaya berkisar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar.

Indeks Biaya per Siswa

Biaya operasional dan logistik per anak tergolong sangat tinggi, mencapai Rp48,25 juta per tahun. Nominal ini mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan hidup penuh siswa (makan bergizi, pakaian, sepatu, alat tulis, asrama, hingga penyediaan komputer jinjing/laptop). 

2. Sumber Pembiayaan 

Pemerintah menerapkan skema pendanaan multi-sektor untuk menjamin keberlanjutan program:

Uang Kita (APBN)

Merupakan penopang utama yang didistribusikan melalui dua kementerian teknis. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab atas konstruksi fisik gedung, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) bertanggung jawab penuh atas biaya operasional, logistik siswa, pengasuhan, dan kurikulum.

Dana CSR Korporasi

Pemerintah membuka ruang bagi sektor swasta untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pengadaan fasilitas teknologi, sarana ibadah, dan pengisian interior sekolah.

Swadaya & Partisipasi Publik

Menampung sumbangan sukarela dari organisasi sosial atau masyarakat kelas atas yang ingin berkontribusi langsung pada anak-anak telantar. 

3. Progress dan Capaian Lapangan

Sejak dirintis pada 14 Juli 2025, proyek ini mencatatkan laju perkembangan fisik yang relatif cepat:

Sekolah Operasional

Hingga awal tahun 2026, Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 36 provinsi. Sekolah-sekolah rintisan awal ini memanfaatkan bangunan eksisting seperti sentra milik Kemensos, aset pemda, dan eks-gedung perguruan tinggi.

Jumlah Siswa Terjaring

Program ini telah menampung hampir 16.000 peserta didik dari kalangan anak jalanan, keluarga miskin, dan anak terlantar.

Pembangunan Sekolah Permanen

Kolaborasi Kementerian PU dan Kemensos tengah mempercepat pembangunan 93 titik Sekolah Rakyat permanen (Tahap II) yang ditargetkan selesai bertahap untuk tahun ajaran baru.

Target Jangka Panjang

Pemerintah ambisius mendirikan total 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 dengan kapasitas tampung mencapai 500.000 siswa (1.000 siswa per sekolah). 

4. Masalah, Kritik dan Potensi Kebocoran

Di balik kemegahan konsepnya, Sekolah Rakyat menuai gelombang kritik dari pengamat kebijakan publik, organisasi pendidikan, hingga lembaga antikorupsi:

Aroma Penggelembungan Anggaran (Mark-Up)

Lembaga antikorupsi dan investigasi media (seperti BBC News Indonesia) mengendus adanya ketidakwajaran harga barang pengadaan di e-katalog LKPP untuk logistik Sekolah Rakyat, mulai dari anggaran sepatu hingga pengadaan belasan ribu unit laptop yang dinilai rawan praktik korupsi terselubung.

Tumpang Tindih Kebijakan (Overlap)

Kritikus menilai pembentukan nomenklatur “Sekolah Rakyat” di bawah Kementerian Sosial memicu tumpang tindih fungsi dengan sekolah negeri (SD, SMP, SMA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini dianggap membuat birokrasi baru alih-alih memberdayakan sistem sekolah yang sudah ada.

Efisiensi Anggaran vs Dampak Sistemik

Dengan indeks Rp48 juta/siswa/tahun, program ini dinilai terlalu boros karena hanya menjangkau kurang dari 1% total anak putus sekolah di Indonesia. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyarankan agar pemerintah lebih baik menggratiskan seluruh sekolah swasta/negeri yang ada atau memanfaatkan gedung sekolah yang sudah gulung tikar ketimbang memprioritaskan proyek fisik bernilai fantastis.

Masalah SDM Pengajar

Dilaporkan adanya kendala tata kelola guru, termasuk isu mundurnya ratusan tenaga pendidik di fase awal rintisan, yang menuntut perbaikan mendesak pada aspek rekrutmen, kepastian status, dan standardisasi kompetensi pengajar. 

___

Sekolah Rakyat adalah langkah konkret implementasi Pasal 34 UUD 1945 di mana negara hadir memelihara fakir miskin. Struktur fasilitas mewah dan gratis total memberikan secercah harapan baru bagi anak-anak marjinal. Namun, agar tidak berujung menjadi proyek simbolik yang membebani kas negara, pemerintah wajib menerapkan transparansi anggaran secara radikal dan memperkuat pengawasan demi menutup celah korupsi logistik di kementerian pelaksana.

Arya Wiranegara

Sumber : https://adajuga.com/program-sekolah-rakyat/

#sekolahrakyat #prabowo #gibran #jokowi #korupsi