Huru-hara desil miskin kaya! Sejak kapan desil digunakan di Indonesia? Ini penjelasan lengkapnya

Huru-hara desil miskin kaya! Sejak kapan desil digunakan di Indonesia? Ini penjelasan lengkapnya

Istilah desil dalam kebijakan publik di Indonesia pertama kali diperkenalkan secara sistematis pada tahun 2011 melalui program Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 11) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian bertransformasi menjadi basis data terpadu seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kini dirilis secara berkala melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan desil kembali memicu kegaduhan publik karena pemerintah gencar menggunakannya sebagai indikator digitalisasi bansos nontunai, penyaluran KIP-Kuliah, hingga rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok desil atas (Desil 9 dan 10).

Banyak masyarakat protes karena merasa kondisi ekonominya pas-pasan, namun setelah dicek secara mandiri, data mereka justru “terjebak” di desil atas sehingga terancam dicoret dari daftar penerima bantuan. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, berikut adalah artikel pembahasan lengkap mengenai huru-hara desil miskin-kaya di Indonesia.

Belanja Murah Kebutuhan Dapur di Sini : Minyak Goreng, Kecap, Bumbu Kaldu, Sabun Mandi, Pasta Gigi, Shampo, Sabun Cuci dll

Apa Itu Sistem Desil?

Secara ilmu statistik, desil adalah metode pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar (masing-masing 10%) setelah seluruh data diurutkan. Dalam kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, seluruh populasi rumah tangga diurutkan dari yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah hingga yang paling tinggi.

Berdasarkan klasifikasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan BPS, pembagian 10 kelompok desil tersebut adalah sebagai berikut:

Sejarah Penggunaan Desil di Indonesia: Sejak Kapan?

Penggunaan instrumen ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui evolusi pendataan kemiskinan yang panjang:

Mengapa Terjadi Huru-Hara “Desil”?

Gelombang protes dari masyarakat belakangan ini terjadi karena salah kaprah fungsi data serta adanya ketidakakuratan pemutakhiran di lapangan. Berikut alasan utama mengapa sistem desil memicu kegaduhan:

1. Desil adalah Peringkat Relatif, Bukan Sertifikat Kaya/Miskin

Kepala BPS dan Kemensos menegaskan bahwa desil bukanlah label mutlak kaya atau miskin, melainkan posisi peringkat relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya. Karena sifatnya yang relatif, desil Anda bisa melompat naik secara otomatis bukan karena Anda bertambah kaya, melainkan karena ada sekelompok masyarakat di daerah lain yang kondisinya jatuh miskin (misal akibat bencana alam atau PHK massal). Pergeseran barisan ini otomatis mendorong posisi Anda ke desil yang lebih tinggi.

2. Perhitungan Berdasarkan Puluhan Variabel (Bukan Cuma Gaji)

Banyak warga protes: “Gaji saya cuma 5 juta sebulan di Jakarta, tapi kenapa masuk Desil 10 (Sangat Kaya)?”. Hal ini terjadi karena BPS menetapkan desil menggunakan lebih dari 40 variabel indikator sosial-ekonomi. Penilaian mencakup kualitas bangunan rumah (dinding/atap), daya listrik, kepemilikan aset (motor/gadget), tingkat pendidikan, hingga status pekerjaan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Jika Anda memiliki motor dan rumah warisan berkeramik dengan listrik 1300 VA, sistem otomatis menilai posisi relatif Anda jauh di atas jutaan warga lain yang masih tinggal di rumah berlantai tanah dengan sanitasi buruk, meskipun secara pendapatan bulanan Anda merasa pas-pasan.

3. Data Belum Sepenuhnya Mutakhir (Inclusion & Exclusion Error)

Huru-hara ini diperparah oleh fakta data dari BPS yang mencatat baru sekitar 30% data DTSEN yang berhasil dimutakhirkan oleh pemerintah daerah. Dampaknya, terjadi eror di lapangan: ada anggota DPRD atau warga mampu yang terselip di desil bawah (inclusion error), sementara warga yang benar-benar miskin justru terlempar ke desil atas sehingga bantuan mereka terhenti otomatis (exclusion error).

Cara Cek dan Menyanggah Data Desil yang Salah

Bagi Anda yang ingin mengetahui posisi kesejahteraan keluarga atau ingin melakukan koreksi karena data tidak sesuai realita, pemerintah telah menyediakan mekanismenya secara berkala: