Geger! Denny Indrayana Akan Gugat Ijazah SMA Gibran ke Mahkamah Konstitusi, Bakal Diskualifikasi Wapres?

Geger! Denny Indrayana Akan Gugat Ijazah SMA Gibran ke Mahkamah Konstitusi, Bakal Diskualifikasi Wapres?

Denny Indrayana berencana mengajukan gugatan sengketa pemilu secara resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 September 2026, guna mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan (ijazah SMA/sederajat) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini mencuat setelah masa sayembara publik terkait pencarian bukti fisik dokumen kelulusan SMA Gibran yang digelar Denny berakhir pada 9 September 2026. Langkah hukum ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum tata negara mengenai dasar hukum dan peluang keberhasilannya di MK.

Berikut pembahasan lengkap mengenai duduk perkara, substansi gugatan, hingga analisis peluang hukum dari rencana permohonan tersebut.

Terlaris! Termurah 10 Pak Tisu Murah NANO Rp41.000

1. Duduk Perkara: Polemik Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka

Persoalan bermula dari status latar belakang pendidikan Gibran yang menempuh sekolah menengah di luar negeri, tepatnya di Orchid Park Secondary School, Singapura. Di sana, Gibran menyelesaikan ujian O-Level, yang dalam sistem pendidikan lokal menandai akhir jenjang sekolah menengah.

Denny Indrayana dan sejumlah pihak mempersoalkan apakah kelulusan tersebut sah disetarakan dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat di Indonesia, mengingat regulasi pemilu mewajibkan syarat minimal kelulusan SMA/sederajat. Melalui kanal media sosialnya, Denny mengklaim isu utama sengketa ini adalah ketidakabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal pencalonan.

2. Strategi Hukum Denny Indrayana: Diskualifikasi, Bukan Pemakzulan

Denny Indrayana menegaskan bahwa jalur hukum yang ia tempuh bukan mekanisme pemberhentian presiden/wakil presiden di tengah masa jabatan (removal from office) atau pemakzulan (impeachment). Skema pemakzulan membutuhkan proses politik panjang yang diinisiasi oleh DPR, diuji oleh MK, dan diputus oleh MPR.

Sebaliknya, Denny menggunakan konsep pembatalan sebagai calon atau diskualifikasi (disqualification). Ia memosisikan perkara ini sebagai ranah sengketa pemilu (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Menurut argumennya, jika persidangan dibuka, MK memiliki waktu 14 hari kerja untuk memutus apakah seorang calon memenuhi syarat (TMS) atau tidak. Jika terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan sejak awal, pencalonannya dinilai cacat hukum sehingga keabsahan jabatannya dapat dibatalkan.

3. Analisis Peluang Hukum: Mengapa Gugatan Berpotensi Ditolak?

Sejumlah pengamat dan pakar hukum pidana maupun tata negara menilai langkah Denny Indrayana ini memiliki peluang sangat besar untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) oleh Mahkamah Konstitusi karena beberapa alasan berikut:

Kedaluwarsa Tenggat Waktu (Daluwarsa): Berdasarkan UU Pemilu, gugatan sengketa hasil pemilu (PHPU) memiliki batas waktu ketat, yakni maksimal 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan ketetapan hasil perolehan suara nasional. Pelaksanaan Pilpres 2024 dan penetapan hasilnya telah lewat dua tahun lalu, sehingga tenggat waktu pengajuan PHPU sudah kedaluwarsa.

Putusan MK Terdahulu Bersifat Final dan Mengikat: MK telah memutus perkara sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024, di mana MK menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar) dan sifat putusan MK yang final and binding, status keabsahan hasil pemilu tersebut sudah inkrah secara konstitusi.

Salah Kamar Sengketa (Kompetensi Absolut): Masalah keabsahan syarat administrasi pencalonan (seperti ijazah) merupakan ranah sengketa proses pemilu, bukan sengketa hasil. Berdasarkan hukum acara, sengketa proses merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat tahapan pemilu berlangsung, bukan objek PHPU di MK setelah pelantikan.

Fakta Aturan PKPU: Merujuk pada Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, regulasi memberikan pengecualian bagi bakal calon lulusan sekolah menengah asing di luar negeri apabila ia telah menyetarakan dan memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi (Gibran merupakan lulusan Management Development Institute of Singapore dan University of Bradford). KPU pun telah menyatakan dokumen tersebut terverifikasi sah saat tahapan pencalonan.

___ 

Meskipun pengajuan gugatan ini merupakan hak hukum setiap warga negara, secara formal-prosedural di Mahkamah Konstitusi, permohonan sengketa pemilu terkait ijazah Gibran diprediksi akan menghadapi batu sandungan besar pada aspek formalitas tenggat waktu dan yurisdiksi. Upaya hukum Denny Indrayana pada 10 September 2026 ini dinilai lebih cenderung menjadi pemantik diskusi hukum dan dinamika politik di ruang publik daripada instrumen yang secara riil dapat mengubah kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah.

Arya Wiranegara 

Sumber : https://adajuga.com/gugat-ijazah-gibran-ke-mk/

#gibran #jokowi #prabowo #partai #korupsi