Faktor-Faktor Penyebab Runtuhnya Pemerintahan

Setelah menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Ibnu Taimiyah juga mengingatkan bahwa setiap pemerintahan memiliki potensi mengalami kemunduran bahkan kehancuran apabila menyimpang dari nilai-nilai syariat.

Dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, beliau tidak menyusun daftar khusus tentang penyebab keruntuhan negara. Namun, dari keseluruhan pembahasannya dapat disimpulkan sejumlah faktor yang menurut beliau sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan.

Semua faktor tersebut memiliki satu benang merah: pengkhianatan terhadap amanah dan hilangnya keadilan.

1. Kezaliman

Menurut Ibnu Taimiyah, kezaliman adalah penyebab terbesar runtuhnya sebuah pemerintahan.

Kezaliman dapat berupa:

• merampas hak rakyat;
• memutuskan perkara secara tidak adil;
• menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi;
• menindas kelompok tertentu tanpa alasan yang dibenarkan.

Beliau sering mengingatkan bahwa kezaliman bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan sosial dan melemahkan negara.

Karena itu, keadilan merupakan fondasi utama yang harus dijaga.

2. Mengkhianati Amanah

Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”

(QS. An-Nisa’ [4]: 58)

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setiap jabatan adalah amanah.

Ketika pejabat menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, melindungi kelompoknya, atau mengabaikan kepentingan rakyat, berarti ia telah mengkhianati amanah tersebut.

Pengkhianatan seperti ini akan mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Mengangkat Orang yang Tidak Layak

Salah satu tema yang berulang dalam kitab ini adalah pentingnya memilih pejabat berdasarkan al-quwwah (kemampuan) dan al-amanah (integritas).

Apabila jabatan diberikan karena:

• hubungan keluarga;
• pertemanan;
• kedekatan politik;
• kepentingan pribadi;

sementara ada orang lain yang lebih layak, maka hal itu termasuk bentuk ketidakadilan.

Menurut Ibnu Taimiyah, praktik seperti ini pada akhirnya akan melemahkan pemerintahan.

4. Korupsi dan Penyalahgunaan Harta Negara

Ibnu Taimiyah menempatkan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Harta negara bukan milik penguasa.

Apabila digunakan untuk:

• memperkaya diri;
• membeli dukungan;
• memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kelompok tertentu;

maka kerusakan akan menyebar ke berbagai bidang kehidupan.

Selain merugikan masyarakat, korupsi juga menghancurkan wibawa pemerintah.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Negara akan kehilangan kepercayaan apabila hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sedangkan orang yang memiliki kekuasaan terbebas dari pertanggungjawaban.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan hukum merupakan syarat penting bagi stabilitas masyarakat.

Ketika hukum dapat diperjualbelikan melalui suap atau pengaruh, masyarakat akan kehilangan rasa percaya terhadap institusi negara.

6. Perpecahan

Menurut Ibnu Taimiyah, persatuan merupakan salah satu sumber kekuatan umat.

Sebaliknya, perpecahan yang didorong oleh fanatisme kelompok, permusuhan, atau perebutan kepentingan dapat melemahkan negara.

Karena itu, beliau mendorong penyelesaian perselisihan melalui ilmu, musyawarah, dan keadilan.

7. Mengabaikan Musyawarah

Pemimpin yang menolak mendengar nasihat dan enggan bermusyawarah lebih mudah melakukan kesalahan.

Musyawarah memberikan kesempatan bagi berbagai pandangan untuk dipertimbangkan sehingga keputusan menjadi lebih matang.

Sikap merasa paling benar sering menjadi awal munculnya kebijakan yang merugikan masyarakat.

8. Mengabaikan Maslahat Rakyat

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah melayani masyarakat.

Apabila kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang sementara kepentingan umum diabaikan, maka tujuan pemerintahan telah menyimpang.

Kepercayaan masyarakat akan menurun apabila mereka merasa hak-haknya tidak lagi diperhatikan.

Hubungan Antar Faktor

Menariknya, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas saling berkaitan.

Misalnya:

• nepotisme dapat melahirkan pejabat yang tidak kompeten;
• pejabat yang tidak kompeten lebih mudah melakukan korupsi;
• korupsi melemahkan pelayanan publik;
• lemahnya pelayanan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat;
• hilangnya kepercayaan memicu instabilitas.

Karena itu, memperbaiki satu aspek saja tidak cukup. Pemerintahan yang baik memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

Relevansi pada Masa Kini

Walaupun konteks sejarahnya berbeda, pelajaran dari pembahasan ini tetap memiliki nilai yang luas.

Suatu pemerintahan akan lebih kokoh apabila:

• menjunjung tinggi keadilan;
• memilih pejabat berdasarkan kemampuan dan integritas;
• menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan;
• menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
• membuka ruang musyawarah;
• mengutamakan kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bentuk organisasi, bukan hanya pemerintahan.

Pelajaran Penting

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan:

1. Kezaliman merupakan penyebab terbesar keruntuhan pemerintahan.
2. Amanah yang dikhianati akan merusak kepercayaan masyarakat.
3. Nepotisme dan pengangkatan pejabat yang tidak layak melemahkan institusi negara.
4. Korupsi menghancurkan keadilan dan kesejahteraan.
5. Penegakan hukum yang lemah memperbesar kerusakan sosial.
6. Musyawarah, persatuan, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat merupakan kunci menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Penutup

Melalui berbagai pembahasan dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, Ibnu Taimiyah ingin menunjukkan bahwa jatuh bangunnya sebuah pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer. Yang lebih menentukan adalah kualitas moral para pemimpinnya, tegaknya keadilan, dan kemampuan negara menjaga amanah yang dipercayakan oleh Allah dan masyarakat.

Dengan demikian, kitab ini bukan hanya menjadi pedoman bagi penguasa, tetapi juga menjadi pengingat bagi setiap orang yang memegang amanah kepemimpinan, sekecil apa pun ruang lingkupnya.

— Arya Wiranegara 

Artikel Lengkap As-Siyasah Asy-Syar’iyyah

Sumber : https://adajuga.com/as-siyasah-asy-syariyyah-12/

#islam #politik #hukum #negara #khilafah

.