Kaidah Maslahat dan Mafsadat dalam Kebijakan Publik

Salah satu ciri khas pemikiran Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah adalah pendekatannya yang sangat memperhatikan kemaslahatan (maslahah) dan kerusakan (mafsadah).

Beliau menyadari bahwa seorang pemimpin sering menghadapi persoalan yang kompleks. Tidak semua keputusan memiliki pilihan yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Dalam keadaan seperti itu, syariat memberikan prinsip-prinsip agar kebijakan tetap mengarah kepada tujuan yang benar.

Karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengetahui dalil, tetapi juga harus mampu memahami realitas (fiqh al-waqi’) dan memperkirakan akibat dari setiap kebijakan.

Hakikat Maslahat

Maslahat adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mendukung tujuan syariat.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga:

• agama;
• jiwa;
• akal;
• harta;
• kehormatan manusia.

Suatu kebijakan dinilai baik apabila benar-benar membantu terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Hakikat Mafsadat

Sebaliknya, mafsadah adalah segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau menghalangi tercapainya tujuan syariat.

Contohnya antara lain:

• kezaliman;
• korupsi;
• penyalahgunaan kekuasaan;
• keputusan yang menimbulkan kekacauan;
• kebijakan yang merugikan masyarakat tanpa alasan yang dibenarkan.

Menurut Ibnu Taimiyah, tugas pemerintah adalah mengurangi mafsadah semaksimal mungkin, meskipun tidak semua bentuk kerusakan dapat dihilangkan sekaligus.

Menimbang Manfaat dan Mudarat

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam praktik pemerintahan sering terjadi dua pilihan yang sama-sama memiliki manfaat dan risiko.

Dalam kondisi demikian, pemimpin harus melakukan penilaian secara cermat.

Beliau menggunakan sejumlah kaidah fikih yang kemudian menjadi dasar penting dalam kajian fiqh siyasah.

Kaidah Pertama

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat apabila keduanya bertentangan.

Misalnya, apabila suatu kebijakan memberikan manfaat ekonomi yang terbatas tetapi menimbulkan kerusakan sosial yang besar, maka kerusakan tersebut harus menjadi pertimbangan utama.

Kaidah Kedua

Apabila terdapat dua kerusakan, dipilih kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Dalam praktik pemerintahan, terkadang tidak tersedia pilihan yang benar-benar ideal. Oleh karena itu, keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak keseluruhan, bukan hanya satu aspek.

Kaidah Ketiga

Apabila terdapat dua maslahat yang tidak dapat dicapai sekaligus, maka didahulukan maslahat yang lebih besar.

Seorang pemimpin harus mampu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan syariat.

Kaidah Keempat

Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk keuntungan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu.

Seluruh kebijakan harus diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat secara luas.

Pentingnya Memahami Kondisi Nyata

Salah satu kelebihan pemikiran Ibnu Taimiyah adalah perhatiannya terhadap realitas.

Beliau menolak keputusan yang hanya didasarkan pada teori tanpa memahami kondisi masyarakat.

Seorang pemimpin perlu mengetahui:

• keadaan ekonomi;
• kondisi keamanan;
• kemampuan masyarakat;
• dampak jangka pendek;
• dampak jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya benar secara teori, tetapi juga tepat dalam penerapannya.

Bahaya Kebijakan yang Tidak Bijaksana

Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Suatu kebijakan dapat menimbulkan kerusakan apabila:

• tidak mempertimbangkan akibatnya;
• diterapkan secara tergesa-gesa;
• mengabaikan kemampuan masyarakat;
• tidak memperhitungkan maslahat dan mafsadah.

Karena itu, kebijaksanaan (hikmah) merupakan salah satu syarat penting bagi seorang pemimpin.

Relevansi pada Masa Kini

Walaupun ditulis pada abad ke-14, prinsip-prinsip ini masih sering digunakan dalam kajian fikih kontemporer dan etika kebijakan publik.

Beberapa penerapannya antara lain:

• menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat;
• memilih kebijakan yang memberikan manfaat paling luas;
• menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar;
• mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat;
• menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Perlu dicatat bahwa penentuan apa yang dianggap sebagai maslahat dalam kebijakan publik dapat melibatkan proses ijtihad dan perbedaan pendapat di antara para ulama, dengan tetap berpegang pada dalil dan tujuan syariat.

Pelajaran Penting

Beberapa pelajaran yang dapat diambil adalah:

1. Tujuan utama kebijakan pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan.
2. Setiap keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan yang mungkin timbul.
3. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi.
4. Hikmah dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan.
5. Niat baik harus disertai dengan kebijakan yang tepat agar tidak menghasilkan mafsadah yang lebih besar.
6. Pemimpin dituntut berpikir jauh ke depan serta mempertimbangkan akibat dari setiap kebijakan.

Penutup

Melalui pembahasan ini, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa siyasah syar’iyyah bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga seni mengambil keputusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, serta pemahaman yang mendalam terhadap realitas.

Kemampuan menimbang maslahat dan mafsadah inilah yang membedakan pemimpin yang arif dari pemimpin yang hanya bertindak berdasarkan kepentingan sesaat atau dorongan emosi.

Pada bagian berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya sebuah pemerintahan menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, serta pelajaran yang dapat diambil agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Catatan ilmiah: Walaupun Ibnu Taimiyah banyak menggunakan konsep maslahat dan mafsadah dalam karya-karyanya, beliau tetap menegaskan bahwa keduanya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan nash Al-Qur’an dan Sunnah yang bersifat jelas (qath’i). Dengan demikian, pertimbangan maslahat menurut beliau selalu berada dalam kerangka syariat, bukan berdiri sendiri terlepas dari dalil.

— Arya Wiranegara 

Sumber : https://adajuga.com/as-siyasah-asy-syariyyah-11/

#islam #politik #hukum #negara #khilafah

.