Dandhy Laksono: Penculik Jadi Presiden, Dirjen, Direktur BUMN 

Dandhy Laksono: Penculik Jadi Presiden, Dirjen, Direktur BUMN

Pengangkatan Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi sorotan. Sutradara dan aktivis Dandhy Laksono mempertanyakan standar rekam jejak pejabat publik.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Dandhy membandingkan nasib anak muda yang harus melewati pemeriksaan latar belakang saat melamar kerja dengan pejabat yang tetap mendapat jabatan strategis meski memiliki rekam jejak kontroversial.

“Penculik jadi presiden, dirjen, direktur BUMN, koruptor menjabat lagi, dan nyiram air keras GAK dipecat jadi tentara meski sudah disebut TERORIS oleh PRESIDEN!!!,” tulisnya, dikutip Sabtu (20/9/2026).

“Sementara anak-anak muda ditolak kerja karena SKCK atau jejak digital postingan medsos,” sambungnya.

Belanja Murah Kebutuhan Dapur di Sini : Minyak Goreng, Kecap, Bumbu Kaldu, Sabun Mandi, Pasta Gigi, Shampo, Sabun Cuci dll

Sebelumnya, Untung Budiharto ditetapkan sebagai Dirut Antam melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025. Ia menggantikan Achmad Ardianto.

Sebelum masuk ke jajaran pimpinan Antam, Untung memiliki karier panjang di TNI dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam Jaya pada 2022.

Namun di balik jabatan barunya, terdapat catatan sejarah yang kembali menjadi perhatian publik. Untung merupakan salah satu perwira yang pernah tercatat sebagai bagian dari Tim Mawar.

Tim Mawar dikaitkan dengan penculikan sejumlah aktivis menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1997-1998. Perkara tersebut telah diproses secara hukum terhadap sejumlah anggotanya.

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Sekolah Kedinasan CPNS BUMN TNI POLRI Akademi TNI AKPOL Perwira PK TNI

Menelusuri Rekam Jejak dan Hubungan Para Mantan Personel Tim Mawar dengan Prabowo Subianto di Pemerintahan 

Nama Tim Mawar kembali menjadi sorotan publik seiring dengan masuknya sejumlah mantan anggotanya ke posisi-posisi strategis di pemerintahan, lembaga negara, hingga sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hubungan historis antara para personel ini tidak lepas dari sosok Prabowo Subianto, yang pada pertengahan 1997 menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Tim Mawar sendiri merupakan unit kecil dari Grup IV Sandi Yudha Kopassus yang dibentuk untuk operasi penangkapan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Meskipun Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tahun 1998 merekomendasikan pemberhentian hubungan dinas militer terhadap Prabowo Subianto akibat tanggung jawab komando atas insiden tersebut, dan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis hukum kepada para personel lapangan, roda waktu membawa dinamika baru. Puluhan tahun pasca-reformasi, seiring naiknya Prabowo Subianto dalam panggung politik nasional hingga menjadi Menteri Pertahanan dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, gerbang karier birokrasi sipil bagi para mantan bawahannya di Kopassus kembali terbuka lebar.

Berikut daftar eks anggota Tim Mawar yang berhasil melenggang ke kursi pejabat publik dalam lingkaran pemerintahan: 

1. Letjen TNI Djaka Budi Utama

Djaka Budi Utama merupakan salah satu nama paling mutakhir yang memicu perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Direktur Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Mei 2025. Pengangkatannya oleh Presiden Prabowo Subianto mengundang polemik karena statusnya yang masih menjadi militer aktif. Sebelum menempati posisi sipil ini, ia memiliki rekam jejak panjang di dunia intelijen dan militer, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional (BIN) serta Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Pada masa operasi Tim Mawar, ia berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Wakil Komandan Unit II.

2. Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto

Untung Budiharto menempati posisi strategis ketika ditunjuk sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) pada awal tahun 2022. Pada akhir tahun 2025, namanya kembali mencuat setelah dipercaya menduduki jabatan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Selain itu, ia juga menerima kenaikan pangkat istimewa menjadi Letnan Jenderal TNI (Purn) pada Oktober 2025. Di masa lalu, ia bertindak sebagai Wakil Komandan Unit I Tim Mawar.

3. Mayjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi

Nugroho Sulistyo Budi memiliki karier birokrasi yang sangat dinamis. Di masa operasi Kopassus 1997, ia bertugas sebagai perwira intelijen Tim Mawar. Ia tercatat pernah mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bidang Politik di Kementerian Pertahanan era Menhan Prabowo Subianto, sebelum kemudian digeser menjadi Staf Ahli Ka BIN Bidang Sosbud. Jabatan strategis terbarunya di era pemerintahan saat ini adalah sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha

Dadang Hendrayudha menjadi salah satu eks anggota Tim Mawar awal yang ditarik ke struktur kementerian sipil secara resmi. Pada tahun 2020, atas usulan Menhan Prabowo Subianto, ia diangkat menjadi Direktur Dirjen Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan. Setelah purnatugas dari kementerian, namanya tercatat menempati posisi penting sebagai salah satu Deputi di Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah badan baru yang dibentuk untuk menyokong program strategis pemerintahan saat ini.

5. Brigjen TNI (Purn) Yulius Selvanus

Yulius Selvanus dulunya bertindak sebagai Komandan Unit II Tim Mawar dengan pangkat Kapten. Di dunia birokrasi, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstranas) Kementerian Pertahanan pada September 2020 di bawah komando langsung Prabowo Subianto. Selain aktif di lingkungan pertahanan, ia kini juga merambah ke kancah politik praktis dalam barisan partai bentukan Prabowo.

6. Pejabat Lain di Lingkaran Pemerintahan & Legislatif

Bambang Kristiono

Mantan Komandan lapangan Tim Mawar yang sempat divonis pemecatan pada 1999. Ia memilih jalur politik praktis melalui Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto, berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI, serta sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Mayjen (Purn) Chairawan K.K. Nusyirwan

Mantan Komandan Grup IV Kopassus saat peristiwa 1998 terjadi. Ia diangkat secara resmi oleh Prabowo Subianto menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan pada periode pertama kepemimpinannya di Kemenhan.

Fauzambi Syahrul Multhazar

Sempat menduduki jabatan penting di lingkungan akademis pertahanan sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan, sebuah institusi yang berada langsung di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Perspektif Publik dan Kontroversi

Fenomena kembalinya eks personel Tim Mawar ke panggung kekuasaan sipil dan militer selalu memicu perdebatan sengit di masyarakat.

Di satu sisi, koalisi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, seperti KontraS dan Amnesty International, berulang kali melayangkan kritik keras terhadap pengangkatan ini. Mereka menilai promosi jabatan bagi para mantan personel yang berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto mencederai semangat reformasi, mengabaikan hak-hak keluarga korban penghilangan paksa, dan memperkuat impunitas hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Di satu sisi berbeda, perwakilan pemerintah dan pihak pendukung berargumen bahwa penunjukan ini murni didasarkan pada kompetensi, kapasitas profesional, serta pemenuhan hak-hak administratif perwira yang status hukum militernya telah dipulihkan atau diselesaikan secara formal melalui pengadilan militer puluhan tahun silam.

Sumber : Fajar

— https://adajuga.com/dandhy-laksono-penculik-jadi-presiden/

#politik #prabowo #gibran #mbg #kopdes