Islam sebagai Sistem Kehidupan yang Menyeluruh

Gagasan paling mendasar dalam The Islamic Law and Constitution adalah bahwa Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang utuh dan menyeluruh. Menurut Abul A’la Maududi, kesalahan terbesar dalam memahami Islam adalah membatasinya hanya sebagai agama yang mengatur ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ia berpendapat bahwa Islam juga memberikan prinsip-prinsip untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, hingga pemerintahan.

Bagi Maududi, ajaran Islam tidak hanya berisi hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia (hablum minannas) serta tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan di bumi.

1. Pengertian Islam sebagai Din

Maududi memberikan perhatian khusus pada istilah Arab din. Menurutnya, kata din dalam Al-Qur’an memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar “agama” dalam pengertian modern.

Ia menjelaskan bahwa din mencakup:

• keyakinan (akidah);
• ibadah;
• akhlak;
• hukum;
• sistem sosial;
• sistem ekonomi;
• tata pemerintahan;
• pedoman kehidupan.

Karena itu, menurut Maududi, Islam adalah suatu cara hidup (way of life) yang menyatukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan.

2. Tauhid sebagai Dasar Kehidupan

Menurut Maududi, seluruh bangunan ajaran Islam berawal dari konsep tauhid, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan memiliki kekuasaan tertinggi.

Konsep tauhid tidak hanya berdampak pada ibadah, tetapi juga memengaruhi cara manusia memandang:

• kekuasaan;
• hukum;
• keadilan;
• kebebasan;
• tanggung jawab.

Dengan demikian, kehidupan politik dan hukum juga dipandang sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah.

3. Tidak Ada Pemisahan Agama dan Negara

Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam buku ini adalah penolakan terhadap pemisahan mutlak antara agama dan negara.

Menurut Maududi, pada masa Nabi Muhammad ﷺ, fungsi kenabian tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga mencakup kepemimpinan masyarakat, penyelesaian sengketa, pelaksanaan hukum, dan pengelolaan urusan publik.

Dari fakta sejarah tersebut, Maududi menyimpulkan bahwa agama dan tata kelola masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam tradisi Islam. Namun, pandangan ini bukan satu-satunya pendekatan dalam pemikiran Islam. Sejumlah pemikir Muslim lain mengemukakan model hubungan agama dan negara yang berbeda, sehingga tema ini tetap menjadi ruang diskusi di kalangan akademisi.

4. Islam Mengatur Seluruh Aspek Kehidupan

Menurut Maududi, syariat memberikan prinsip-prinsip bagi berbagai bidang kehidupan, antara lain:

a. Kehidupan Pribadi

Islam mengatur akhlak, ibadah, keluarga, serta pembentukan karakter individu.

b. Kehidupan Sosial

Islam mengajarkan keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap hak sesama.

c. Kehidupan Ekonomi

Islam mengatur kepemilikan harta, perdagangan, zakat, larangan riba, serta tanggung jawab sosial.

d. Kehidupan Politik

Islam memberikan pedoman mengenai kepemimpinan, musyawarah (syura), keadilan, dan tanggung jawab penguasa.

Menurut Maududi, seluruh bidang tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

5. Kritik terhadap Sekularisme

Dalam buku ini, Maududi mengkritik sekularisme, yaitu pandangan yang memisahkan agama dari urusan pemerintahan dan hukum.

Menurutnya, apabila hukum hanya didasarkan pada kehendak manusia tanpa nilai moral yang bersumber dari wahyu, maka hukum dapat berubah mengikuti kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, banyak pemikir politik modern berpendapat bahwa negara sekuler dapat memberikan ruang yang sama bagi warga negara yang memiliki keyakinan berbeda. Perbedaan ini menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam memahami hubungan antara agama dan negara.

6. Misi Manusia sebagai Khalifah

Maududi mengaitkan konsep negara dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi.

Menurutnya, manusia diberi amanah untuk:

• menegakkan keadilan;
• memelihara kehidupan;
• mengelola sumber daya secara bertanggung jawab;
• mencegah kerusakan;
• menjalankan nilai-nilai moral.

Karena itu, pemerintahan dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanah tersebut, bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan.

7. Tujuan Syariat

Maududi menjelaskan bahwa tujuan syariat bukan semata-mata menetapkan aturan, tetapi menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.

Ia menekankan bahwa hukum Islam bertujuan:

• menjaga agama;
• melindungi jiwa;
• menjaga akal;
• melindungi keluarga dan keturunan;
• menjaga harta.

Kelima tujuan ini dikenal luas dalam tradisi fikih sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah dan menjadi dasar bagi banyak pembahasan hukum Islam.

8. Peran Negara Menurut Maududi

Jika Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh, maka negara memiliki peran untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan nilai-nilai tersebut dijalankan.

Menurut Maududi, negara memiliki tanggung jawab untuk:

• menegakkan keadilan;
• menjaga keamanan;
• melindungi hak-hak warga;
• mengelola kepentingan umum;
• memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat menurut pemahamannya.

Ia juga menegaskan bahwa negara bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermoral.

9. Analisis Kritis

Pandangan Maududi memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam modern, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang terus dibahas hingga kini, seperti:

• Sejauh mana syariat dapat diterapkan dalam masyarakat yang majemuk?
• Bagaimana hubungan antara hukum agama dan konstitusi negara modern?
• Bagaimana mekanisme penafsiran ketika muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama?
• Bagaimana menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat dan hak-hak warga negara dalam konteks kontemporer?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa gagasan Maududi tetap relevan sebagai bahan kajian, sekaligus terbuka untuk diskusi dan pengembangan.

Kesimpulan

Menurut Abul A’la Maududi, Islam adalah din yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah dan ibadah hingga hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Pandangan ini menjadi fondasi utama seluruh isi The Islamic Law and Constitution. Dari premis tersebut, ia membangun argumen bahwa penyelenggaraan negara seharusnya berlandaskan nilai-nilai Islam dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Bab ini menjadi dasar untuk memahami pembahasan selanjutnya mengenai konsep kedaulatan Allah (Hakimiyyah), yang merupakan salah satu pilar utama pemikiran politik Maududi.

— Arya Wiranegara 

Sumber : https://adajuga.com/the-islamic-law-2/

#islam #politik #hukum #negara #khilafah

.