IMARAH AL-BILAD: PEMERINTAHAN DAERAH DAN ADMINISTRASI WILAYAH

Setelah membahas institusi imamah dan wizarah, Imam Al-Mawardi melanjutkan pembahasan kepada salah satu unsur terpenting dalam tata kelola negara, yaitu pemerintahan daerah (Imarah al-Bilad). Pembahasan ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi tidak hanya memikirkan pemerintahan pusat, tetapi juga memahami pentingnya pengelolaan wilayah yang luas melalui sistem administrasi daerah yang efektif.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan Islam membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Luasnya wilayah tersebut membuat khalifah tidak mungkin mengelola seluruh daerah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan para gubernur dan pejabat daerah yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat.

Al-Mawardi menjelaskan bagaimana gubernur harus dipilih, apa saja tugasnya, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah, serta batas-batas kewenangan yang harus dijaga agar pemerintahan tetap stabil dan tidak terpecah.

Pentingnya Pemerintahan Daerah

Menurut Al-Mawardi, salah satu tugas utama negara adalah menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya.

Tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya dari ibu kota negara.

Karena itu diperlukan pemerintahan daerah yang mampu:

• Menegakkan hukum.
• Menjaga keamanan.
• Mengelola administrasi lokal.
• Mengumpulkan pendapatan negara.
• Melayani masyarakat.

Keberadaan gubernur menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan rakyat di daerah.

Dasar Syariat tentang Kepemimpinan Daerah

Al-Mawardi mendasarkan konsep pemerintahan daerah pada praktik Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.

Ketika wilayah Islam mulai berkembang, Rasulullah SAW mengangkat sejumlah pejabat untuk mengelola daerah-daerah tertentu.

Misalnya:

• Mu’adz bin Jabal di Yaman.
• ‘Attab bin Asid di Makkah.
• Abu Musa Al-Asy’ari di berbagai wilayah administrasi.

Praktik ini menunjukkan bahwa pendelegasian kekuasaan kepada pejabat daerah merupakan bagian dari tradisi pemerintahan Islam sejak masa awal.

Pengertian Imarah al-Bilad

Secara umum, Imarah al-Bilad berarti pemerintahan wilayah atau administrasi daerah.

Pejabat yang memimpin wilayah disebut amir atau gubernur.

Mereka bertugas menjalankan sebagian kewenangan kepala negara dalam wilayah tertentu.

Namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak.

Mereka tetap berada di bawah otoritas imam atau khalifah.

Jenis-Jenis Pemerintahan Daerah

Al-Mawardi membedakan pemerintahan daerah berdasarkan luasnya kewenangan yang diberikan.

Imarah Umum

Gubernur diberikan kewenangan yang luas.

Tugasnya meliputi:

• Keamanan.
• Peradilan.
• Administrasi.
• Keuangan.
• Pelaksanaan hukum.

Dalam praktiknya, gubernur seperti ini memiliki posisi yang sangat kuat di wilayahnya.

Imarah Khusus

Gubernur hanya diberi tugas tertentu.

Misalnya:

• Mengelola keamanan.
• Mengumpulkan pajak.
• Mengawasi administrasi.

Kewenangannya lebih terbatas dibandingkan Imarah Umum.

Pembagian ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi memahami pentingnya fleksibilitas dalam administrasi pemerintahan.

Syarat-Syarat Gubernur

Menurut Al-Mawardi, seorang gubernur harus memenuhi sejumlah kriteria.

Adil

Gubernur harus memiliki integritas moral dan menjunjung keadilan.

Amanah

Kekuasaan daerah merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Kompeten

Ia harus memahami administrasi pemerintahan.

Memiliki Kemampuan Kepemimpinan

Gubernur harus mampu mengelola aparat dan menyelesaikan konflik.

Berpengalaman

Pengalaman membantu gubernur menghadapi berbagai persoalan daerah.

Tugas-Tugas Gubernur

Al-Mawardi menjelaskan bahwa gubernur memiliki tanggung jawab yang luas.

Menegakkan Hukum

Gubernur harus memastikan hukum berjalan secara adil.

Menjaga Keamanan

Ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah.

Mengelola Administrasi

Pemerintahan daerah harus berjalan secara tertib dan efisien.

Mengawasi Keuangan

Pendapatan negara dari daerah harus dikelola secara amanah.

Melayani Masyarakat

Pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan rakyat.

Hubungan antara Pusat dan Daerah

Al-Mawardi menekankan bahwa gubernur adalah wakil kepala negara.

Karena itu:

• Mereka wajib mematuhi kebijakan pusat.
• Mereka harus melaporkan pelaksanaan tugasnya.
• Mereka tidak boleh bertindak seolah-olah menjadi penguasa independen.

Prinsip ini penting untuk menjaga kesatuan negara.

Menurut Al-Mawardi, salah satu ancaman terbesar bagi negara adalah munculnya pejabat daerah yang menggunakan kekuasaan untuk membangun kekuatan politik pribadi.

Pengawasan terhadap Gubernur

Al-Mawardi menyadari bahwa kekuasaan daerah dapat disalahgunakan.

Karena itu diperlukan sistem pengawasan.

Bentuk pengawasan tersebut meliputi:

Evaluasi Kinerja

Pemerintah pusat harus menilai kemampuan gubernur secara berkala.

Audit Keuangan

Pengelolaan dana publik harus diperiksa.

Pengawasan Hukum

Gubernur tidak boleh bertindak di luar kewenangannya.

Pengaduan Masyarakat

Keluhan rakyat harus diperhatikan sebagai sumber informasi mengenai kinerja pejabat daerah.

Studi Kasus: Pemerintahan Daerah pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab dikenal sangat memperhatikan administrasi daerah.

Ia mengangkat gubernur-gubernur yang kompeten dan melakukan pengawasan ketat terhadap mereka.

Beberapa langkah yang dilakukan Umar antara lain:

• Meminta laporan berkala.
• Mengaudit kekayaan pejabat.
• Menindak pejabat yang menyalahgunakan jabatan.
• Membuka akses rakyat untuk menyampaikan keluhan.

Model pengawasan seperti ini menjadi inspirasi bagi banyak teori administrasi publik modern.

Studi Kasus Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, pemerintahan daerah menjadi semakin kompleks karena luasnya wilayah kekuasaan.

Beberapa gubernur memperoleh kewenangan yang sangat besar.

Dalam sejumlah kasus, kekuatan daerah berkembang hingga menyaingi otoritas pusat.

Fenomena ini terjadi pada berbagai dinasti lokal yang secara formal mengakui khalifah Abbasiyah tetapi menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan Al-Mawardi tentang pentingnya keseimbangan antara otonomi dan kontrol pusat.

Pandangan Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan bahwa pejabat daerah harus dipilih berdasarkan kemampuan dan amanah.

Menurutnya, kerusakan pemerintahan daerah akan langsung dirasakan oleh masyarakat karena merekalah yang paling dekat dengan rakyat.

Pandangan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menegakkan keadilan.

Karena itu, gubernur harus menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Pandangan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada kemampuan pusat mengelola wilayah-wilayahnya.

Ketika hubungan pusat dan daerah melemah, negara sering kali mengalami disintegrasi.

Pandangan ini sesuai dengan perhatian Al-Mawardi terhadap pentingnya administrasi wilayah.

Perbandingan dengan Sistem Otonomi Daerah Modern

Konsep pemerintahan daerah Al-Mawardi memiliki sejumlah kesamaan dengan sistem modern.

Persamaan

• Adanya pejabat daerah yang menjalankan pemerintahan.
• Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
• Pengawasan terhadap pejabat daerah.
• Tanggung jawab pelayanan publik.

Perbedaan

Dalam negara modern:

• Otonomi daerah biasanya diatur oleh konstitusi dan undang-undang.
• Kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat.
• Terdapat lembaga legislatif daerah.

Sedangkan dalam sistem Al-Mawardi:

• Gubernur diangkat oleh pemerintah pusat.
• Kewenangan daerah berasal dari delegasi kepala negara.
• Struktur pemerintahan lebih bersifat hierarkis.

Pelajaran bagi Tata Kelola Modern

Dari pembahasan Al-Mawardi terdapat beberapa pelajaran penting.

Keseimbangan Kewenangan

Daerah memerlukan ruang untuk mengelola urusannya sendiri, tetapi tetap harus berada dalam kerangka negara.

Pengawasan yang Efektif

Kekuasaan daerah memerlukan mekanisme kontrol yang kuat.

Profesionalisme Aparatur

Pejabat daerah harus dipilih berdasarkan kompetensi.

Pelayanan kepada Masyarakat

Tujuan utama pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akuntabilitas Publik

Pejabat daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Relevansi dalam Era Kontemporer

Di banyak negara modern, isu hubungan pusat dan daerah tetap menjadi topik penting.

Persoalan seperti:

• Desentralisasi.
• Otonomi daerah.
• Pemerataan pembangunan.
• Pengawasan pejabat lokal.

Masih menjadi tantangan hingga saat ini.

Meskipun lahir pada abad ke-11, pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian para pemikir politik Islam sejak berabad-abad yang lalu.

Kesimpulan

Dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola negara. Melalui konsep Imarah al-Bilad, ia merumuskan sistem administrasi wilayah yang memungkinkan negara mengelola daerah-daerah yang luas secara efektif.

Pembahasan mengenai syarat gubernur, pembagian kewenangan, pengawasan, dan hubungan pusat-daerah menunjukkan bahwa Al-Mawardi memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen pemerintahan. Banyak prinsip yang ia rumuskan masih relevan dalam diskusi mengenai desentralisasi, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan modern.

Pada bab berikutnya akan dibahas Imarah al-Jihad (Kepemimpinan Militer dan Pertahanan Negara), yaitu konsep pertahanan, panglima perang, keamanan nasional, dan pengelolaan kekuatan militer menurut Imam Al-Mawardi.

— Arya Wiranegara 

Artikel Lengkap Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Sumber : https://adajuga.com/ahkam-sulthaniyah-6/

.