Syura (Musyawarah): Prinsip Partisipasi dalam Pemerintahan Islam

Dalam pemikiran Abul A’la Maududi, syura (musyawarah) merupakan salah satu pilar utama pemerintahan Islam. Jika konsep Hakimiyyah menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah, maka syura menjelaskan bagaimana manusia menjalankan amanah pemerintahan secara kolektif, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Maududi menolak pemerintahan yang didasarkan pada kehendak satu orang atau kelompok kecil tanpa pengawasan. Menurutnya, Islam mengajarkan bahwa keputusan-keputusan publik harus dihasilkan melalui musyawarah yang melibatkan orang-orang yang memiliki ilmu, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, syura bukan sekadar tradisi berdiskusi, tetapi merupakan prinsip konstitusional yang menjadi bagian dari penyelenggaraan negara.

1. Pengertian Syura

Kata syura berasal dari bahasa Arab yang berarti bermusyawarah, bertukar pendapat, atau meminta pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Menurut Maududi, syura adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan terbaik melalui pertimbangan bersama, bukan melalui kehendak sepihak.

Musyawarah bertujuan:

• mencari kebenaran;
• menghindari kesalahan akibat keputusan pribadi;
• menghimpun berbagai pandangan;
• menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana.

2. Landasan Syura dalam Al-Qur’an

Maududi menjelaskan bahwa prinsip syura memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an.

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah Asy-Syura ayat 38, yang menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusan melalui musyawarah.

Selain itu, Surah Ali ‘Imran ayat 159 memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan kemasyarakatan.

Menurut Maududi, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan bagian penting dari kepemimpinan Islam.

3. Teladan Nabi Muhammad ﷺ

Maududi menekankan bahwa Rasulullah ﷺ, meskipun menerima wahyu, tetap bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan yang tidak ditentukan secara langsung melalui wahyu.

Contoh-contohnya antara lain:

• strategi dalam beberapa peperangan;
• pengelolaan urusan masyarakat;
• penyusunan kebijakan administratif;
• penyelesaian persoalan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan tanda kelemahan seorang pemimpin, melainkan bentuk penghormatan terhadap partisipasi masyarakat dan upaya memperoleh keputusan terbaik.

4. Fungsi Syura dalam Pemerintahan

Menurut Maududi, syura memiliki beberapa fungsi penting.

a. Membantu Pengambilan Keputusan

Pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan pendapat pribadi, tetapi perlu mempertimbangkan pandangan pihak lain.

b. Mengawasi Pemerintah

Musyawarah memungkinkan kebijakan pemerintah dibahas, dikritik, dan diperbaiki apabila diperlukan.

c. Menyatukan Masyarakat

Dengan adanya dialog dan partisipasi, keputusan yang diambil lebih mudah diterima oleh masyarakat.

d. Mengurangi Penyalahgunaan Kekuasaan

Musyawarah menjadi salah satu mekanisme yang mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter.

5. Siapa yang Terlibat dalam Syura?

Maududi menjelaskan bahwa musyawarah hendaknya melibatkan orang-orang yang memiliki:

• ilmu pengetahuan;
• integritas moral;
• pengalaman;
• kemampuan memahami persoalan masyarakat;
• komitmen terhadap kepentingan umum.

Dalam konteks negara modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan dan berbagai mekanisme konsultasi publik, meskipun bentuknya dapat berbeda-beda sesuai sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

6. Ruang Lingkup Syura

Menurut Maududi, tidak semua persoalan menjadi objek musyawarah.

Persoalan yang Telah Memiliki Ketentuan yang Jelas

Dalam hal-hal yang menurut pemahamannya telah diatur secara tegas oleh Al-Qur’an dan Sunnah, syura tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip tersebut.

Persoalan yang Bersifat Ijtihadi

Musyawarah sangat diperlukan dalam persoalan yang:

• belum diatur secara rinci;
• berkaitan dengan administrasi negara;
• menyangkut kebijakan ekonomi;
• berhubungan dengan pendidikan;
• berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.

Di bidang-bidang ini, menurut Maududi, manusia memiliki ruang yang luas untuk bermusyawarah dan berijtihad.

7. Syura dan Demokrasi

Maududi melihat adanya beberapa persamaan antara syura dan demokrasi.

Keduanya sama-sama menghargai:

• partisipasi masyarakat;
• pentingnya dialog;
• perlunya pengawasan terhadap pemerintah;
• perlunya keputusan yang mempertimbangkan kepentingan umum.

Namun, ia juga menekankan adanya perbedaan mendasar.

Menurut Maududi, demokrasi modern umumnya memberikan kewenangan kepada rakyat untuk mengubah seluruh isi hukum melalui mekanisme politik. Sebaliknya, dalam konsep syura yang ia jelaskan, musyawarah berlangsung dalam kerangka prinsip-prinsip syariat yang dipandang sebagai batas normatif.

8. Etika Musyawarah

Maududi menegaskan bahwa keberhasilan syura tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi juga pada etika para pesertanya.

Musyawarah harus dilaksanakan dengan:

• kejujuran;
• saling menghormati;
• keterbukaan terhadap kritik;
• kesediaan mendengarkan pendapat yang berbeda;
• orientasi pada kepentingan umum.

Apabila musyawarah hanya dijadikan formalitas atau alat untuk membenarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan syura tidak akan tercapai.

9. Analisis Kritis

Konsep syura Maududi banyak diapresiasi karena menekankan pentingnya partisipasi, dialog, dan pembatasan kekuasaan.

Namun, para akademisi juga mengajukan beberapa pertanyaan penting, antara lain:

• Bagaimana anggota lembaga syura dipilih?
• Seberapa mengikat hasil musyawarah bagi kepala negara?
• Bagaimana jika terjadi perbedaan tajam di antara peserta musyawarah?
• Bagaimana memastikan keterwakilan seluruh kelompok masyarakat dalam proses tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan syura tidak hanya bergantung pada prinsip dasarnya, tetapi juga pada desain kelembagaan dan praktik politik yang diterapkan.

10. Relevansi pada Era Modern

Di era modern, gagasan syura tetap memiliki relevansi dalam pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan.

Nilai-nilai yang ditekankan Maududi, seperti:

• partisipasi masyarakat;
• transparansi;
• dialog;
• akuntabilitas;
• pencarian kemaslahatan bersama;

masih menjadi bagian penting dari konsep pemerintahan yang baik (good governance).

Walaupun bentuk pelaksanaannya dapat berbeda di berbagai negara, semangat musyawarah sebagai sarana mencapai keputusan yang adil tetap memiliki nilai yang luas dalam kehidupan bernegara.

Kesimpulan

Menurut Abul A’la Maududi, syura merupakan prinsip dasar pemerintahan Islam yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Musyawarah menjadi sarana untuk menghimpun berbagai pandangan, memperkuat akuntabilitas, dan menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana.

Dalam kerangka pemikiran Maududi, syura bukan sekadar prosedur politik, melainkan bagian dari amanah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Karena itu, syura menempati posisi yang sangat penting dalam sistem politik yang ia rumuskan.

— Arya Wiranegara 

Sumber : https://adajuga.com/the-islamic-law-8/

#islam #politik #hukum #negara #khilafah

.