Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Tugas Pemerintah Menjaga Kebaikan Masyarakat

Setelah membahas kepemimpinan, keadilan, peradilan, dan pengelolaan keuangan negara, Ibnu Taimiyah menjelaskan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam Islam, yaitu amar ma’ruf nahi munkar.

Menurut beliau, pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan mengelola administrasi negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya kebaikan serta mencegah berbagai bentuk kemungkaran yang merusak masyarakat.

Namun, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar harus dilakukan dengan ilmu, keadilan, hikmah, dan mempertimbangkan maslahat serta mudarat.

Dasar Al-Qur’an

Ibnu Taimiyah mendasarkan pembahasannya pada firman Allah:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

Allah juga berfirman:

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

(QS. Ali ‘Imran [3]: 110)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa amar ma’ruf nahi munkar merupakan salah satu ciri utama masyarakat Islam.

Apa yang Dimaksud dengan Ma’ruf?

Menurut Ibnu Taimiyah, ma’ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Contohnya:

• menegakkan salat;
• menunaikan zakat;
• berlaku jujur;
• menepati janji;
• menjaga amanah;
• berbuat adil;
• membantu orang yang membutuhkan;
• menjaga persatuan.

Dengan demikian, amar ma’ruf bukan hanya mengajak kepada ibadah, tetapi juga kepada seluruh nilai kebaikan dalam kehidupan.

Apa yang Dimaksud dengan Munkar?

Munkar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Misalnya:

• kezaliman;
• korupsi;
• penipuan;
• suap;
• perampasan hak;
• kedustaan;
• kemaksiatan yang nyata;
• tindakan yang merusak ketertiban dan kemaslahatan umum.

Menurut Ibnu Taimiyah, kemungkaran yang dibiarkan akan melemahkan masyarakat dan merusak kehidupan bersama.

Peran Pemerintah

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan individu dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.

Di antara tugas pemerintah adalah:

• menegakkan hukum;
• menjaga keamanan;
• melindungi hak masyarakat;
• mencegah kezaliman;
• memberantas korupsi;
• mengawasi pelaksanaan kewajiban publik sesuai kewenangannya;
• menciptakan lingkungan yang mendukung kebaikan.

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat menjalankan fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh individu biasa.

Amar Ma’ruf Harus Dilandasi Ilmu

Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh mengajak kepada sesuatu tanpa ilmu.

Beliau menegaskan bahwa pelaku amar ma’ruf nahi munkar harus memahami:

• apa yang benar-benar diperintahkan syariat;
• apa yang benar-benar dilarang syariat;
• kondisi masyarakat yang dihadapi;
• cara yang paling tepat untuk menyampaikan nasihat.

Tanpa ilmu, niat baik dapat menghasilkan kerusakan.

Mengutamakan Hikmah

Salah satu ciri penting pemikiran Ibnu Taimiyah adalah penekanannya pada hikmah.

Beliau menjelaskan bahwa tujuan amar ma’ruf nahi munkar adalah mengurangi kemungkaran dan memperbanyak kebaikan.

Karena itu, apabila suatu cara justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka cara tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

Menolak kerusakan yang lebih besar didahulukan daripada memperoleh manfaat yang lebih kecil.

Dengan demikian, pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar memerlukan kebijaksanaan, bukan hanya semangat.

Tingkatan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelaksanaannya berbeda-beda sesuai kemampuan dan kewenangan.

• Pemerintah memiliki kewenangan melalui kebijakan dan penegakan hukum.
• Ulama mengajarkan ilmu, memberi fatwa, dan membimbing masyarakat.
• Masyarakat umum saling menasihati dalam kebaikan dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan.

Setiap pihak memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi.

Relevansi pada Masa Kini

Prinsip-prinsip yang dijelaskan Ibnu Taimiyah masih dapat dipahami sebagai landasan etika sosial, di antaranya:

• membangun budaya kejujuran;
• mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
• menguatkan kepedulian terhadap sesama;
• menyelesaikan persoalan dengan dialog dan kebijaksanaan;
• menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya dipahami sebagai kritik terhadap kemungkaran, tetapi juga sebagai upaya aktif membangun masyarakat yang lebih baik.

Pelajaran Penting

Beberapa pelajaran dari pembahasan ini adalah:

1. Amar ma’ruf nahi munkar merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan dalam perspektif Ibnu Taimiyah.
2. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.
3. Pelaksanaannya harus didasarkan pada ilmu, keadilan, dan hikmah.
4. Setiap orang memiliki peran sesuai kemampuan dan kewenangannya.
5. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat.
6. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial merupakan bagian dari amar ma’ruf.

Penutup

Melalui pembahasan ini, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi negara, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan yang ingin diwujudkan.

— Arya Wiranegara 

Sumber : https://adajuga.com/as-siyasah-asy-syariyyah-6/

#islam #politik #hukum #negara #khilafah

.