Sekolah Rakyat atau Ladang Korupsi Baru? Bongkar Rincian Dana 24,9 Triliun Sekolah Rakyat dan Deretan Barang yang Diduga Mark-Up! Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan inklusif justru berada dalam sorotan tajam publik akibat pembengkakan alokasi anggaran yang fantastis dan temuan ketidakwajaran harga barang. Pada tahun anggaran terbaru, dana dialokasikan melesat tajam dari Rp7 triliun menjadi Rp24,9 triliun bersumber dari pajak warga. Di tengah ambisi membangun ratusan sekolah berasrama gratis, lembaga pemantau antikorupsi dan publik mulai mengendus celah bocornya uang negara. Inilah Produk Terlaris Nomor 1 di Shopee Minggu Ini 📋 Rincian Total Biaya Program Sekolah Rakyat Pengembangan program Sekolah Rakyat dibagi ke dalam beberapa komponen utama, dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh APBN negara. Alokasi Makro Anggaran: Total dana Rp24,9 triliun dibagi menjadi dua pos besar, yaitu Rp20 triliun untuk pembangunan fisik/infrastruktur gedung baru di 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk biaya operasional sekolah. Biaya per Siswa: Biaya pendidikan dan hidup per anak di sekolah berasrama ini sangat tinggi, mencapai Rp48,2 juta per siswa per tahun. Biaya per Lokasi: Pembangunan satu unit fisik infrastruktur lengkap Sekolah Rakyat diproyeksikan menelan dana sekitar Rp150 miliar dengan kebutuhan lahan minimal 5–20 hektare. Pengadaan Fasilitas Penunjang: Alokasi khusus pengadaan laptop bagi lebih dari 15.000 murid dianggarkan senilai Rp140 miliar. 🔍 Titik Rawan dan Dugaan Penyimpangan (Korupsi) Lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) menemukan berbagai indikasi pemborosan anggaran yang berisiko menjadi ladang korupsi: 1. Praktik Mark-up (Penggelembungan Harga) di E-Katalog Dugaan korupsi paling masif ditemukan pada pengadaan barang melalui sistem e-katalog (Inaproc) Kementerian Sosial. Berikut perbandingannya: Catatan: Total pengadaan sepatu murid saja mencapai angka Rp27 miliar, yang saat ini dalam radar investigasi ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2. Belanja Barang Tidak Relevan ICW mencatat sedikitnya Rp21,3 miliar dialokasikan untuk barang-barang yang tidak relevan dengan prioritas kebutuhan belajar siswa miskin, seperti pengadaan unit drone pemantau, mesin cuci kendaraan, hingga mesin bor. 3. Risiko Klasik Infrastruktur Fisik Karena 80% anggaran atau sekitar Rp20 triliun digelontorkan untuk konstruksi gedung baru, wilayah ini menjadi area paling rawan terhadap manipulasi tender, kontraktor “titipan”, penurunan spesifikasi material bangunan, hingga proyek fiktif. 🛡️ Langkah Pencegahan dan Desakan Publik Merespons gaduhnya dugaan ketidakwajaran ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeklaim bahwa angka-angka tersebut masih berupa perencanaan awal dan prosesnya akan dikawal ketat oleh aparat penegak hukum agar transparan. Namun, pengamat pendidikan mendesak agar anggaran fantastis ini dievaluasi ulang secara fundamental. Alih-alih dihabiskan untuk proyek fisik dan pengadaan barang bermasalah, dana tersebut dinilai lebih efektif jika dialokasikan untuk perbaikan sekolah rusak yang sudah ada, peningkatan kurikulum, serta jaminan kesejahteraan guru honorer yang masih minim. Arya Wiranegara Sumber : https://adajuga.com/sekolah-rakyat-prabowo/ Navigasi pos Bukan Hadiah Pemerintah! Makan Bergizi Gratis 2027 Rp 240 Triliun Ternyata Dibiayai dari Pajak Rakyat, Ini Buktinya! Keluarga Jepang Ir. Soekarno : Mengenal Dewi Soekarno, Kartika Soekarno, dan Kiran Soekarno